Dialog antara wakil rakyat dan pedagang pasar baru yang terdampak penataan berlangsung di Gedung DPRD Kota Bekasi, Rabu (2/9/2026).
MATRASNEWS, BEKASI – Bukan demonstrasi yang berakhir ricuh. Hari itu, ruang DPRD Kota Bekasi menjadi tempat duduk bersama antara pedagang dan wakil rakyat demi mencari solusi atas penataan Jalan Ir. H. Juanda dan Jalan Prof. M. Yamin.
Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Efendi, didampingi anggota Komisi III Bambang Purwanto dan Komisi I Muhammad Kamil Syaikhu, menerima langsung aspirasi para pedagang. Audiensi ini dihadiri Aliansi PKL dan Pemuda Kota Bekasi, Forum Organisasi Daerah, Paguyuban PKL Jalan Yamin, Aliansi Masyarakat Peduli Hukum Kota Bekasi, Forum Remaja dan Mahasiswa Indonesia, serta LSM Harapan Masyarakat Indonesia.
Di hadapan wakil rakyat, para pedagang menyampaikan satu pesan penting: mereka tidak menolak pembangunan. Mereka memahami Kota Bekasi harus ditata dan kawasan Jalan Juanda serta Jalan Prof. M. Yamin harus tertib. Namun, di balik dukungan terhadap program pemerintah, menggeliat kekhawatiran masyarakat kecil yang menggantungkan hidup dari berdagang.
Salah satu aspirasi utama yang disampaikan pedagang pasar baru adalah permohonan agar pemerintah memberikan ruang untuk tetap berjualan, terutama dengan memanfaatkan area pelataran parkir hingga los di lantai bawah. Mereka mengkhawatirkan jika seluruh aktivitas dipindahkan ke bagian atas karena akses pembeli, terutama lansia, serta kondisi lokasi yang panas dan berisiko kehujanan.
Ketua DPRD Kota Bekasi Sardi Efendi mendengarkan seluruh keluhan tersebut. Menurutnya, pembangunan fisik penting, tetapi dampak sosial dan ekonomi terhadap masyarakat kecil tidak boleh diabaikan.
“Pada prinsipnya mereka setuju terhadap penataan Jalan Juanda dan Jalan Yamin. Mereka tidak ingin menghambat pembangunan. Tinggal bagaimana kebijakan dan kebijaksanaan Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota untuk segera mengambil langkah strategis,” ujar Sardi.
Dalam audiensi, Sardi menegaskan DPRD tidak ingin persoalan ini berkembang menjadi konflik berkepanjangan. Ia mendorong Pemerintah Kota Bekasi segera mengambil kebijakan strategis dan mencari titik temu dengan para pedagang.
“Kalau dianggap belum kondusif, jalan tersebut jangan diaspal dulu, harus di kondusifkan. Mereka hari ini sudah sepakat dan setuju tidak menghambat pembangunan. Tinggal bagaimana kebijakan pemerintah terkait tempat mereka berdagang di lantai bawah atau area parkiran,” tegasnya.
Sardi menilai penataan Pasar Baru harus menjadi contoh bahwa pembangunan kota dapat dilakukan tanpa meninggalkan masyarakat kecil. DPRD pun memastikan aspirasi tersebut tidak berhenti hanya sebagai catatan ruang audiensi. “Audiensi ini nanti saya kirim secara tertulis kepada Pak Wali,” tegas Sardi .
DPRD juga akan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Pasar Baru dengan memanggil pihak BUMD Mitra Patriot serta PT Beta untuk mendapatkan penjelasan komprehensif.
Sejak pagi, suasana di sekitar Gedung DPRD sempat diwarnai aksi dan orasi damai dari para pedagang. Namun, suasana perlahan berubah setelah mereka diberikan kesempatan masuk dan menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pimpinan DPRD.
Komentar ditutup.