MatrasNews – Kementerian Sosial (Kemensos) resmi menguji coba sistem digitalisasi penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) mulai pekan kedua September 2025 di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menegaskan, langkah ini merupakan terobosan besar untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi penyaluran bansos. “Digitalisasi bansos ini adalah kemajuan besar dan ini bentuk transparansi sekaligus efisiensi,” ujar Mensos melalui keterangan resmi, Rabu (3/9/2025).
Sistem baru ini dirancang untuk memastikan bantuan lebih tepat sasaran melalui mekanisme yang objektif dan transparan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2025.
Meski mengedepankan teknologi, Kemensos tetap melibatkan masyarakat dalam pemutakhiran data, mulai dari mengusulkan, menyanggah, hingga mendaftar melalui aplikasi. Pemeriksaan lapangan oleh ribuan Pendamping Sosial dan aparat kelurahan juga tetap dilakukan untuk membantu warga yang belum terbiasa dengan gawai.
Mensos optimistis digitalisasi akan mempertajam akurasi data penerima, sehingga intervensi sosial lebih tepat sasaran. “Dengan begitu, setiap tahun akan terukur berapa keluarga miskin yang bisa digraduasi atau naik kelas,” tambahnya.
Keberhasilan uji coba di Banyuwangi, yang angka kemiskinannya tercatat 6,59% pada 2024, akan menjadi basis perluasan sistem hingga skala nasional. Berdasarkan kajian bersama Dewan Ekonomi Nasional (DEN), digitalisasi PKH berpotensi menghemat anggaran negara hingga Rp14 triliun per tahun.
Rincian Bantuan PKH 2025:
- Ibu Hamil & Nifas: Rp3 juta/tahun
- Anak 0-6 Tahun: Rp3 juta/tahun
- Anak SD: Rp900 ribu/tahun
- Anak SMP: Rp1,5 juta/tahun
- Anak SMA: Rp2 juta/tahun
- Lansia & Disabilitas Berat: Rp2,4 juta/tahun
- Korban Pelanggaran HAM Berat: Rp10,8 juta/tahun
