MATRASNEWS, BEKASI – Pemerintah Kota Bekasi menyatakan kesiapannya mengemban status Kota HAM. Komitmen tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe, dalam pertemuan dengan jajaran Komisioner Komnas HAM RI di ruang kerjanya, Rabu (17/6).
Menurut Harris, transformasi menuju Kota HAM diyakini mampu meningkatkan kenyamanan dan kesejahteraan warga.
Pelatihan Perdana untuk OPD dan Aktivis
Untuk merealisasikan janji politik tersebut, sinergi antara Komnas HAM dan Pemkot Bekasi akan segera diwujudkan. Kedua lembaga sepakat menyelenggarakan Pelatihan Kota HAM yang perdana.
Kegiatan ini secara khusus akan menyasar aparatur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan para aktivis masyarakat sipil.
Pelatihan tersebut dirancang sebagai ruang belajar untuk memperdalam pemahaman serta urgensi implementasi nilai-nilai HAM di lingkungan birokrasi dan publik.
Komitmen Bersama dan Pemetaan Masalah
Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM, Abdul Harris Semendawai, menekankan bahwa modal besar bagi Kota Bekasi adalah komitmen yang telah terbangun.
Menurutnya, kesungguhan dari pemerintah, birokrasi, dan masyarakat sipil harus diperkuat. Oleh karena itu, penyusunan berbagai kebijakan pro-HAM menjadi prioritas.
Selain kebijakan, upaya pemetaan masalah dan potensi daerah juga akan dilakukan. Hal ini penting untuk memayungi berbagai inisiatif unggulan yang telah ada, seperti program Kota Layak Anak dan tata kelola pemerintahan transparan. Semua elemen tersebut diharapkan terintegrasi dalam kerangka besar Kota HAM.
Membangun Kesepahaman Strategis
Lebih lanjut, Abdul Harris Semendawai mengungkapkan bahwa pembangunan kesepahaman antara Komnas HAM dan Pemerintah Kota Bekasi merupakan kunci sukses.
Sinergi yang kuat dinilai penting untuk mendukung dan mengakselerasi seluruh inisiatif yang digagas. Dengan sinergi ini, target menjadikan Bekasi sebagai kota yang menjunjung tinggi hak asasi manusia diharapkan dapat terwujud secara maksimal.
