MATRASNEWS, JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, menegaskan komitmennya untuk melakukan reformasi besar-besaran terhadap kualitas layanan publik di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Ia memastikan layanan seperti Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), pelatihan kerja, hingga pasar kerja harus mudah diakses masyarakat tanpa hambatan teknis.
Dalam acara Halal Bihalal Kemnaker 2026 di Gedung Kemnaker, Jakarta, Senin (30/3/2026), Yassierli menyatakan bahwa percepatan dan kemudahan akses adalah prioritas utama, mengingat layanan tersebut bersentuhan langsung dengan kebutuhan mendesak para pekerja dan pencari kerja.
“Saya menginginkan layanan tidak boleh bermasalah. Kondisi memang tidak mudah, dan saya tidak menginginkan masih ada layanan dan aplikasi yang bermasalah, yang down, serta kontak informasi yang tidak bisa dijangkau,” tegas Yassierli.
Ia menilai bahwa gangguan pada layanan publik bukan sekadar persoalan teknis semata, tetapi berpotensi menghambat akses masyarakat terhadap perlindungan sosial dan program ketenagakerjaan. Menurutnya, di tengah tekanan ekonomi global, negara harus hadir melalui layanan yang andal.
Yassierli memerintahkan seluruh jajaran untuk memperkuat koordinasi internal dan mengakhiri pola kerja yang berjalan sendiri-sendiri. Ia menekankan bahwa satu layanan publik seringkali bergantung pada dukungan banyak unit, sehingga pembenahan harus dilakukan secara kolektif.
Komentar ditutup.