Salah satu poin yang menjadi fokus diskusi adalah tuntutan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG). Yusril melakukan klarifikasi untuk memastikan apakah mahasiswa menuntut penghentian total atau perbaikan sistem. Dari penjelasan BEM SI, diketahui bahwa esensi tuntutan mereka adalah perbaikan tata kelola operasional program, bukan penghentian.
“Saya mendapat penjelasan dari teman-teman BEM SI bahwa yang dimaksud adalah perbaikan tata kelola program MBG karena juga dirasakan manfaatnya,” jelas Menko Yusril. Ia meyakini pemerintah akan merespons masukan perbaikan tata kelola tersebut.
Lima Tuntutan Mahasiswa
Adapun lima tuntutan yang disampaikan BEM SI dalam aksi tersebut meliputi penghentian pemborosan APBN,
penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM, evaluasi tata kelola MBG dan Koperasi Desa Merah Putih, penghentian militerisasi di ranah sipil, serta desakan agar Presiden mengakui kekurangan dalam tata kelola pemerintahan.
Menko Yusril menekankan komitmen pemerintah terhadap kebebasan berpendapat yang disampaikan secara bertanggung jawab dan berbasis kajian. Ia menilai perbedaan pendapat sebagai bagian dari demokrasi dan ruang komunikasi konstruktif ini diharapkan dapat terus terjaga antara pemerintah dan mahasiswa.
