MATRASNEWS, JAKARTA – Hampir 100 perwakilan gerakan perempuan muda dan penyandang disabilitas dari 27 provinsi mendeklarasikan tuntutan keadilan iklim di Jakarta, Rabu, 18 November 2026. Mereka mendesak pemerintah melibatkan kelompok perempuan dan disabilitas dalam setiap pengambilan keputusan terkait lingkungan dan transisi energi.
Deklarasi bertajuk Suara Perempuan untuk Keadilan Iklim itu menutup lokakarya nasional selama tiga hari, sejak 16 November 2026. Para peserta merumuskan 12 tuntutan untuk mendorong kebijakan iklim yang adil, inklusif, dan berpihak kepada masyarakat terdampak.
Salah satu tuntutan utama ialah memberikan ruang partisipasi bermakna kepada perempuan dan penyandang disabilitas. Mereka juga mengusulkan hak veto bagi perempuan terhadap proyek yang mengancam ruang hidup serta sumber penghidupan.
Krisis Ekologis Memperberat Beban Perempuan
Para peserta menilai krisis iklim tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga memperlebar ketimpangan sosial. Perempuan dan penyandang disabilitas menghadapi risiko berlapis akibat banjir, kebakaran hutan, kekeringan, hingga kerusakan wilayah pesisir.
Claudya Fritsca dari Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Riau menyoroti keterbatasan fasilitas kesehatan bagi penyandang disabilitas. Banjir dan kebakaran hutan yang berulang meningkatkan risiko gangguan pernapasan, sementara fasilitas kesehatan belum menyediakan akses yang memadai.
Di Nusa Tenggara Timur, Barbara dari HWDI NTT mengungkapkan dampak kemarau panjang terhadap perempuan Tuli. Informasi peringatan bencana kerap tidak menyediakan teks maupun juru bahasa isyarat.
Sementara itu, Anjelin Melna A. Meut dari Kepulauan Seram, Maluku, menceritakan kerugian akibat kebakaran saat El Niño. Sebanyak 1.000 pohon kakao miliknya hangus terbakar. Kebun cengkeh dan kelapa milik warga juga mengalami kerusakan.
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa krisis ekologis langsung mengancam ketahanan ekonomi keluarga, terutama masyarakat yang menggantungkan hidup pada sumber daya alam.
Perempuan Harus Menjadi Penentu Kebijakan
Perwakilan Yayasan Madani Berkelanjutan, Anggalia Putri Permatasari, menegaskan bahwa kelompok perempuan dan penyandang disabilitas menghadapi dampak iklim paling berat meski kontribusi emisi mereka relatif kecil.
Karena itu, pemerintah perlu memastikan pendanaan iklim menjangkau masyarakat akar rumput. Mekanisme pembiayaan juga harus membuka akses langsung bagi kelompok perempuan dan penyandang disabilitas.
Presidium Nasional Koalisi Perempuan Indonesia, Dian Kartikasari, menilai pemerintah tidak bisa menerapkan strategi adaptasi dan mitigasi yang seragam. Kebijakan iklim harus menggunakan prinsip Kesetaraan Gender, Responsif Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI).
Rina Prasarani dari HWDI turut mendesak pemerintah mengubah pendekatan bantuan menjadi pemenuhan hak asasi. Menurut dia, penyandang disabilitas harus terlibat dalam perencanaan tata ruang, mitigasi bencana, penyediaan informasi, serta pembangunan fasilitas evakuasi yang aksesibel.
Kementerian Siapkan Tindak Lanjut
Para peserta menyerahkan deklarasi kepada perwakilan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian ESDM, serta Komnas Perempuan.
Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan KemenPPPA, Dewa Ayu Laksmiadi Janapriati, menyatakan akan meneruskan aspirasi tersebut kepada pimpinan dan kementerian terkait.
KemenPPPA juga menjadwalkan dialog tingkat tinggi pada akhir November atau awal Desember 2026. Pertemuan itu bertujuan membentuk kelompok kerja lintas sektor untuk mempercepat Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim.
Dari Kementerian Kehutanan, Anny Meilani menekankan pentingnya perlindungan perempuan yang terlibat dalam patroli dan pemadaman kebakaran hutan. Ia juga mendorong sinergi antarkementerian agar deklarasi tersebut menghasilkan rencana aksi konkret.
Adapun Heny Puspita Affan dari Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan dukungan terhadap keterlibatan perempuan dalam aksi iklim. Salah satu jalurnya melalui Program Kampung Iklim (ProKlim), yang akan memperluas partisipasi penyandang disabilitas, kelompok lanjut usia, dan generasi muda.
Konsolidasi Berlanjut di Daerah
Lokakarya nasional ini merupakan inisiatif Yayasan Madani Berkelanjutan, HWDI, Koalisi Perempuan Indonesia, dan Asosiasi Pusat Pengembangan Sumber Daya Wanita (PPSW), bekerja sama dengan KemenPPPA.
Setelah deklarasi, para peserta berkomitmen memperluas konsolidasi di 27 provinsi. Mereka ingin memastikan pengalaman masyarakat terdampak masuk dalam proses penyusunan kebijakan.
Deklarasi ini menegaskan satu persoalan mendasar: kebijakan iklim tidak cukup hanya mengejar penurunan emisi dan target pembangunan hijau. Pemerintah juga harus menjamin hak masyarakat atas ruang hidup, perlindungan, dan kesempatan menentukan masa depan lingkungannya.
Ikuti berita terkini di Google News











Komentar ditutup.