Menu ✖

Breaking News

News

Mubakhi: Kompensasi Bantargebang Harusnya Ditambah Bukan Dikurangi

badge-check

Mubakhi: Kompensasi Bantargebang Harusnya Ditambah Bukan Dikurangi Perbesar


MATRASNEWS, BEKASI – Anggota DPRD Kota Bekasi, Mubakhi, menampung aspirasi warga Bantargebang yang menolak rencana pengurangan kompensasi dampak pencemaran lingkungan dan udara. Ia meminta pemerintah mempertahankan, bahkan meningkatkan, anggaran kompensasi bagi masyarakat terdampak.

Mubakhi menyampaikan aspirasi tersebut saat kegiatan jaring aspirasi masyarakat di RW 003, Kecamatan Bantargebang, Jumat, 9 Oktober 2026.

“Warga protes karena kabarnya kompensasi akan dikurangi nominalnya,” kata Politisi Partai Persatuan Pembangunan.

Soroti Dampak Pencemaran

Mubakhi menilai kompensasi perlu mempertimbangkan dampak pencemaran yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Menurut dia, polusi udara berpotensi mengganggu kesehatan dan pertumbuhan anak-anak di wilayah terdampak.

Mubakhi juga menyoroti persoalan lingkungan di aliran Kali Jambi yang terhubung dengan kawasan sekitar. Karena itu, ia mendorong penggunaan dana kompensasi untuk mendukung perbaikan lingkungan sesuai kebutuhan masyarakat.

“Jangan sampai kompensasinya dikurangi. Kalau memungkinkan, nominalnya justru ditambah,” ujarnya.

Perjanjian Kerja Sama Belum Tuntas

Mubakhi menjelaskan, pembahasan mengenai perjanjian kerja sama (PKS) dengan pemerintah masih menghadapi perbedaan pendapat. Komisi I dan Komisi II DPRD Kota Bekasi belum mencapai kesepakatan mengenai sejumlah klausul yang berkaitan dengan kompensasi.

Ia meminta pemerintah memastikan kepentingan warga Bantargebang masuk dalam perjanjian sebelum kesepakatan diterima. Menurut dia, pemerintah perlu menyesuaikan besaran kompensasi dengan kondisi lingkungan dan kebutuhan masyarakat saat ini.

Mubakhi menegaskan, warga membutuhkan kepastian anggaran agar upaya penanganan dampak pencemaran tidak kehilangan dukungan. Namun, nominal kompensasi saat ini belum dapat dipastikan berdasarkan keterangan yang tersedia.

Aspirasi warga tersebut menyoroti pentingnya transparansi dalam penetapan kompensasi lingkungan. Pemerintah perlu menjelaskan dasar perhitungan anggaran serta memastikan manfaatnya menjangkau masyarakat yang menghadapi dampak pencemaran secara langsung.

Ikuti berita terkini di Google News

 

Komentar ditutup.

Baca Lainnya

Ketua DPD Dewi Pertiwi Minta Pemkot Bekasi Segera Realisasikan BOS untuk SLB

10 Okt 2026 - 00:44 WIB

Ketua DPD Dewi Pertiwi Minta Pemkot Bekasi Segera Realisasikan BOS untuk SLB

Sardi Efendi Dorong Perempuan Kalibaru Mandiri Lewat Pelatihan Kerja dan Koperasi

9 Okt 2026 - 11:06 WIB

Sardi Efendi Dorong Perempuan Kalibaru Mandiri Lewat Pelatihan Kerja dan Koperasi

Sidang MK dan Bayang-Bayang Kekuasaan Jokowi, Didik Rachbini Soroti Demokrasi

9 Okt 2026 - 00:07 WIB

Sidang MK dan Bayang-Bayang Kekuasaan Jokowi, Didik Rachbini Soroti Demokrasi

Menteri Hukum Luncurkan GI Tourism Indonesia, Dorong Produk Lokal Jadi Pengalaman Wisata

9 Okt 2026 - 00:06 WIB

Menteri Hukum Luncurkan GI Tourism Indonesia, Dorong Produk Lokal Jadi Pengalaman Wisata

BMKG Resmikan HF Radar Ujong Batee, Perkuat Deteksi Dini Bencana Pesisir Aceh

9 Okt 2026 - 00:05 WIB

BMKG Resmikan HF Radar Ujong Batee, Perkuat Deteksi Dini Bencana Pesisir Aceh
Trending di News