MATRASNEWS, JAKARTA — Rektor Universitas Paramadina Didik J. Rachbini menilai dinamika persidangan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Gibran Rakabuming Raka kembali menyoroti persoalan personalisasi kekuasaan dalam demokrasi Indonesia.
Didik mengaitkan persoalan itu dengan istilah shadow politics atau politik bayangan. Menurut dia, pengaruh politik mantan presiden dapat tetap bekerja melalui jaringan informal meski tidak lagi memegang jabatan pemerintahan.
“Sidang MK dan pembuktian kebohongan ini membuka tabir manipulasi dan perangai politik Jokowi selama ini,” ujar Didik.
Soroti Pelemahan Institusi Demokrasi
Didik menilai demokrasi Indonesia menghadapi persoalan serius ketika aturan dan institusi politik terlalu dekat dengan kepentingan personal penguasa.
Ia menyinggung perubahan aturan mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden yang membuka jalan bagi Gibran untuk maju sebagai calon wakil presiden.
Menurut Didik, perubahan tersebut menjadi contoh democratic backsliding atau kemunduran demokrasi. Ia menilai penyesuaian aturan untuk kepentingan politik jangka pendek dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi hukum.
Didik juga mengingatkan kembali wacana masa jabatan presiden tiga periode yang sempat mencuat beberapa tahun lalu. Menurut dia, upaya tersebut gagal setelah mendapat penolakan politik.
Risiko Dualisme Kekuasaan
Didik menyebut shadow politics sebagai kekuasaan informal yang bekerja di luar struktur pemerintahan melalui jaringan politik dan loyalitas kepada penguasa sebelumnya.
Ia menilai pola tersebut berisiko menciptakan dualisme kekuasaan. Presiden memegang kewenangan formal, sementara figur di luar pemerintahan tetap memiliki pengaruh politik.
“Personalisasi politik dengan pengaruh pribadi sebagai mantan penguasa yang berada di luar kekuasaan tetap bisa cawe-cawe dan berpengaruh terhadap sistem formal,” kata Didik.
Menurut dia, kondisi tersebut dapat mengaburkan batas antara kewenangan konstitusional dan pengaruh personal.
Dorong Penguatan Sistem Presidensial
Didik menilai perubahan politik dan pergantian sejumlah pejabat pemerintahan dapat menjadi momentum untuk memperjelas pusat pengambilan keputusan.
Ia menyebut pemerintahan Presiden Prabowo Subianto perlu memastikan seluruh kewenangan eksekutif berjalan melalui jalur konstitusional.
Didik juga meminta masyarakat sipil, akademisi, dan mahasiswa mengawasi agar praktik kekuasaan informal tidak menjadi preseden bagi pemerintahan berikutnya.
“Jika preseden ini terus terjadi, maka jangan harap demokrasi menjadi sehat,” ujarnya.
Menurut Didik, demokrasi membutuhkan institusi yang kuat dan batas kewenangan yang jelas. Pengaruh politik mantan pejabat, kata dia, tidak boleh menggeser otoritas pemerintahan yang memperoleh mandat konstitusional.
Ikuti berita terkini di Google News
Komentar ditutup.