MATRASNEWS, BEKASI – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi mulai memperkuat persiapan Pemilu 2029 melalui pendidikan politik dan penguatan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Langkah ini menjadi bagian dari agenda kelembagaan selama masa non-tahapan Pemilu 2026.
KPU Kota Bekasi menilai persiapan demokrasi tidak cukup hanya berfokus pada teknis pemungutan suara. Penyelenggara juga perlu memastikan seluruh warga memperoleh kesempatan yang setara untuk berpartisipasi.
Libatkan Forkopimda dan Organisasi Disabilitas
Pada Kamis, 5 November 2026, KPU Kota Bekasi menggelar Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan Lembaga Pemantau Pemilu. Forum tersebut membahas penguatan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas menjelang Pemilu 2029.
Kegiatan ini menghadirkan anggota KPU RI, Idham Holik, sebagai pembicara utama. Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe membuka kegiatan tersebut.
Ketua KPU Kota Bekasi Ali Syaifa turut hadir bersama unsur Forkopimda, Bawaslu, lembaga pemantau pemilu, organisasi disabilitas, dan perwakilan masyarakat difabel.
KPU Kota Bekasi mencatat jumlah penyandang disabilitas yang menjadi perhatian dalam agenda aksesibilitas ini mencapai sekitar 7.000 orang.
Ali mengatakan, pihaknya ingin membangun komitmen bersama agar penyelenggaraan Pemilu 2029 mampu menjangkau seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi.
Menurut dia, akses informasi, pelayanan, dan fasilitas pemilu harus memberi ruang yang sama bagi penyandang disabilitas.
Pendidikan Politik Menyasar Pelajar dan Pemilih Rentan
Selama masa non-tahapan pada 2026, KPU Kota Bekasi lebih banyak menjalankan evaluasi perencanaan, sosialisasi, dan pendidikan pemilih.
Salah satu kegiatan rutinnya ialah mengunjungi sekolah untuk mengenalkan demokrasi kepada pelajar. Program tersebut bertujuan meningkatkan kepedulian generasi muda terhadap politik dan kehidupan bernegara.
Ali mengakui masih terdapat pemilih pemula yang menunjukkan sikap apatis terhadap politik. Karena itu, KPU terus mendorong pendidikan demokrasi melalui pendekatan yang lebih dekat dengan kehidupan pelajar.
KPU juga memberi perhatian khusus kepada kelompok pemilih rentan, termasuk warga lanjut usia dan masyarakat yang memiliki keterbatasan akses informasi.
Pendekatan tersebut tidak hanya mengandalkan media digital. Relawan dari lingkungan masyarakat, termasuk tingkat RT dan RW, juga berperan menjangkau pemilih yang membutuhkan pendampingan langsung.
Kolaborasi Jadi Kunci Menuju Pemilu 2029
Ali menegaskan, KPU membutuhkan dukungan pemerintah, masyarakat, organisasi pemantau, dan media untuk meningkatkan kualitas demokrasi.
Ia berharap kolaborasi lintas sektor terus berjalan pada 2027. Menurut dia, penyelenggara pemilu tidak dapat bekerja maksimal tanpa keterlibatan berbagai elemen masyarakat.
Ali juga mengingatkan generasi muda agar menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab. Kemampuan teknologi yang mereka miliki harus menjadi modal untuk membangun demokrasi yang lebih berkualitas.
Di sisi lain, ia meminta masyarakat meningkatkan literasi digital. Maraknya informasi keliru di media sosial berpotensi memengaruhi penilaian publik terhadap persoalan politik.
Masyarakat perlu memeriksa kebenaran informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya.
Bagi KPU Kota Bekasi, Pemilu 2029 yang berkualitas bukan sekadar persoalan tingginya angka partisipasi. Demokrasi juga harus memastikan kelompok rentan, penyandang disabilitas, lansia, dan pemilih pemula memperoleh hak serta akses yang setara.
Ikuti berita terkini di Google News
Komentar ditutup.