MATRASNEWS, JAKARTA – Musisi sekaligus anggota DPR RI, Melly Goeslaw, mendesak pemerintah memperkuat perlindungan hak cipta di tengah maraknya pemanfaatan karya tanpa izin melalui platform digital dan kecerdasan buatan (AI).
Ia menilai mekanisme delik aduan dalam penegakan hukum hak cipta belum cukup menjawab pelanggaran berskala besar. Menurut Melly, negara tidak boleh hanya mengandalkan keberanian pencipta untuk melaporkan setiap pelanggaran.
Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam diskusi bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) di Kuningan, Jakarta, Senin, 9 November 2026.
Pemerintah Usulkan Delik Hybrid
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Hermansyah Siregar, mengatakan pemerintah akan mengusulkan perubahan mekanisme pidana dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Hak Cipta.
Pemerintah mengusulkan skema delik hybrid bersyarat. Mekanisme ini tetap menggunakan delik aduan untuk pelanggaran yang dapat diidentifikasi secara personal oleh pemilik hak.
Namun, aparat penegak hukum dapat menangani pelanggaran secara proaktif apabila kasusnya bersifat masif, berdampak terhadap perekonomian nasional, dan melibatkan korporasi.
Hermansyah menilai perkembangan teknologi telah mengubah pola pelanggaran kekayaan intelektual. Karena itu, penegakan hukum perlu menyesuaikan diri dengan karakter kejahatan digital.
Ia juga mengungkapkan pemerintah pernah memblokir sekitar 1.000 situs pada 2025. Namun, proses penindakan masih menghadapi kendala karena mekanisme pengaduan.
Lagu Melly Goeslaw Muncul dalam Versi AI
Melly turut menyoroti penggunaan lagu ciptaannya untuk menghasilkan konten berbasis AI tanpa kejelasan izin maupun atribusi pencipta.
Ia mencontohkan lagu Apa Artinya Cinta, yang ia ciptakan dan nyanyikan bersama Ari Lasso pada 2005. Belakangan, lagu tersebut ramai beredar dalam versi AI dengan atribusi nama DJ Kia dan Giant Susanti.
Melly mengaku telah menyampaikan keberatan kepada platform digital. Namun, pihak platform berdalih tidak mengetahui asal-usul karya yang pengguna unggah.
Menurut Melly, alasan tersebut menunjukkan lemahnya tanggung jawab platform dalam mengawasi konten yang beredar sekaligus menghasilkan keuntungan.
Platform Digital Ikut Bertanggung Jawab
Menanggapi persoalan itu, Hermansyah menyebut pemerintah memasukkan ketentuan tanggung jawab penyelenggara tempat perdagangan atau landlord liability dalam DIM RUU Hak Cipta.
Ketentuan tersebut mencakup tanggung jawab platform digital terhadap pelanggaran berulang. Pemerintah juga mempertimbangkan sanksi administratif bagi penyelenggara yang tidak menjalankan kewajibannya.
Persoalan ini memperlihatkan tantangan baru perlindungan hak cipta. Perkembangan AI tidak hanya menyangkut teknologi, tetapi juga kepastian izin, atribusi, dan pembagian manfaat ekonomi dari sebuah karya.
Pemerintah dan DPR kini menghimpun masukan untuk menyempurnakan RUU Hak Cipta. Melalui perubahan aturan tersebut, negara diharapkan mampu melindungi pencipta tanpa membebankan seluruh tanggung jawab penegakan hukum kepada pemilik karya.
DJKI juga mendorong pencipta mencatatkan karya serta menyimpan dokumentasi kepemilikan sebagai bukti ketika terjadi sengketa. Pemerintah menyatakan pencatatan hak cipta akan digratiskan untuk seluruh karya.
Informasi mengenai pencatatan dan perlindungan hak cipta dapat diakses melalui dgip.go.id.
Ikuti berita terkini di Google News
Komentar ditutup.