MATRASNEWS, KARANGASEM – Penyidikan dugaan korupsi pengelolaan dana Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Kelungah, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, Bali, memasuki babak baru. Kejaksaan Negeri (Kejari) Karangasem menetapkan I Wayan Sudarma (IWS), penerima kredit LPD, sebagai tersangka kedua pada Senin, 9 November 2026.
Kepala Kejari Karangasem, Kusufi Esti Ridliani, mengatakan penyidik langsung menahan IWS selama 20 hari. Penahanan berlangsung pada 9–28 November 2026 di Lapas Kelas IIB Karangasem.
Kredit Melampaui Batas Ketentuan
Penyidik menemukan sejumlah kejanggalan dalam pencairan kredit Rp250 juta kepada IWS pada November 2018. Salah satunya menyangkut status keanggotaan peminjam.
IWS tercatat sebagai warga Banjar Dinas Kanginan, Desa Bakbakan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar. Ia bukan krama Desa Adat Kelungah. Sementara itu, LPD tidak memiliki kerja sama antardesa adat yang memungkinkan pemberian kredit lintas wilayah tersebut.
Persoalan lain muncul dari besaran pinjaman. Kredit Rp250 juta itu melampaui Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) sebesar Rp119.042.007,80. Nilainya lebih dari dua kali lipat batas yang berlaku saat itu.
Penyidik juga menemukan persoalan pada agunan tanah. Peralihan hak atas tanah yang menjadi jaminan belum sah ketika LPD mencairkan pinjaman. Bahkan, perjanjian kredit mencatat sertifikat hak milik masih dalam proses.
Rp220 Juta untuk Pembelian Tanah
Kejari Karangasem mengungkap penggunaan dana kredit tersebut. Sekitar Rp220 juta mengalir untuk membeli tanah seluas 500 meter persegi. Penjual tanah itu ternyata pernah menerima pinjaman dari LPD yang sama.
Sementara itu, IWS menggunakan sekitar Rp30 juta untuk mengurus sertifikat tanah.
Kredit tersebut jatuh tempo pada 24 November 2023. Namun, hingga penyidikan berkembang, IWS belum melunasi kewajibannya meski LPD berulang kali melakukan penagihan.
Kusufi menegaskan, penyidik tidak hanya mempersoalkan kredit macet. Fokus perkara terletak pada dugaan penyimpangan sejak proses pemberian hingga pencairan kredit.
Kerugian Negara Capai Rp2,69 Miliar
Berdasarkan laporan penghitungan kerugian keuangan negara oleh akuntan publik, perkara pengelolaan dana LPD Desa Adat Kelungah menimbulkan kerugian Rp2.694.053.170.
Kredit IWS sebesar Rp250 juta menjadi salah satu bagian dalam perkara tersebut.
Sebelum menetapkan tersangka, penyidik telah memeriksa 18 saksi dan tiga ahli. Para ahli berasal dari bidang keuangan negara, auditor, serta Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LPLPD).
Penyidik juga mengantongi sejumlah bukti surat, termasuk laporan penghitungan kerugian keuangan negara. Penetapan IWS sebagai tersangka tertuang dalam Surat Nomor B-2875/N.1.14/Fd.2/11/2026 tertanggal 9 November 2026.
Pengembangan Kasus Mantan Ketua LPD
Kejari Karangasem menjerat IWS dengan ketentuan pidana dalam Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta ketentuan dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penyidik juga menyiapkan sangkaan alternatif berdasarkan Pasal 3 UU Tipikor.
Kasus ini merupakan pengembangan penyidikan terhadap mantan Ketua LPD berinisial IWD. Tersangka sebelumnya kini menjalani proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar.
Penambahan tersangka memperlihatkan bahwa penyidikan tidak berhenti pada pihak yang mengelola lembaga. Kejaksaan juga menelusuri transaksi kredit yang diduga menyimpang dan berkontribusi terhadap kerugian keuangan negara.
Kusufi menegaskan, pihaknya menangani perkara ini secara profesional dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah. (*)
Ikuti berita terkini di Google News
Komentar ditutup.