MatrasNews, Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB, Ali Ahmad, menanggapi aksi demonstrasi besar-besaran di Pati yang menuntut pengunduran diri Bupati Sudewo. Menurutnya, peristiwa ini harus menjadi pelajaran bagi seluruh kepala daerah di Indonesia agar lebih mendengarkan aspirasi masyarakat.
“Setiap kebijakan pemerintah daerah harus berangkat dari kebutuhan rakyat, bukan arogansi atau merasa paling benar,” tegas Ali Ahmad, Kamis (14/8).
Kericuhan di Pati dipicu kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 250% tanpa sosialisasi memadai. Ali menilai, ini contoh nyata kebijakan sepihak yang memicu gejolak.
“Di daerah lain seperti Jombang, Semarang, dan Bone, PBB juga naik, tapi tidak sampai ricuh. Ini menunjukkan masalah komunikasi di Pati,” ujarnya.
Politisi asal Malang Raya itu mendorong kepala daerah untuk mengutamakan dialog sebelum mengambil keputusan strategis. “Demokrasi itu partisipasi. Dengarkan rakyat dulu agar kondusif,” tambahnya.
Ali juga meminta Kemendagri turun tangan sebagai mediator antara Bupati Pati dan perwakilan masyarakat. “Masalah ini harus segera diselesaikan, jangan berlarut,” tegasnya.
Sebelumnya, ribuan warga Pati berdemo di Alun-Alun pada Rabu (13/8), menuntut Sudewo mundur karena dianggap arogan dalam menaikkan PBB.
