MatrasNews, Bandung – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan komitmennya untuk mempertahankan Surat Keputusan (SK) pelarangan kegiatan study tour sekolah, meski mendapat protes dari pelaku usaha pariwisata yang melakukan demonstrasi hingga memblokade Jembatan Pasupati beberapa hari lalu.
Aksi unjuk rasa tersebut diikuti oleh penyelenggara travel, sopir bus, dan pengusaha transportasi wisata yang menuntut pencabutan SK larangan itu. Namun, Dedi Mulyadi menyoroti bahwa yang diprotes justru para pelaku jasa pariwisata, bukan pendidik atau orang tua murid.
Dalam unggahan video, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi secara tegas mengatakan, “Study tour yang dilarang, tapi yang demo pelaku wisata. Ini membuktikan bahwa study tour selama ini lebih mirip piknik atau rekreasi,” tegasnya
Gubernur juga mengungkapkan bahwa aksi tersebut didukung oleh asosiasi penyewa jeep wisata di kawasan Gunung Merapi, Yogyakarta. Menurutnya, hal ini semakin menguatkan kecurigaan bahwa study tour kerap dimanfaatkan sebagai ajang bisnis.
“Tidak hanya dari Jabar, demo juga dapat sokongan dari Yogyakarta. Ini menunjukkan ada kepentingan ekonomi di balik kegiatan yang dikemas sebagai pendidikan,” ujarnya.
Dedi menegaskan, SK ini dibuat untuk melindungi orang tua siswa dari beban biaya di luar kebutuhan pendidikan. “Tugas kami menjaga ketenangan orang tua. Jangan sampai ada pemaksaan pengeluaran untuk kegiatan yang tidak terkait pembangunan karakter atau nilai-nilai Pancasila,” tambahnya.
Gubernur berharap industri pariwisata berkembang dengan menggaet wisatawan berkemampuan ekonomi memadai, bukan mengandalkan peserta study tour dari kalangan menengah ke bawah.
“Wisata seharusnya dinikmati oleh mereka yang benar-benar mampu, bukan siswa yang dipaksa piknik dengan alasan studi. Atau, anak yang ngamuk di rumah karena malu tidak ikut,” tegas Dedi.
Ia menutup pernyataannya dengan harapan agar sektor pariwisata tetap tumbuh, tetapi tidak membebani masyarakat. “Salam hormat untuk semua. Semoga industri pariwisata maju, tapi pendidikan tidak jadi korban komersialisasi,” pungkasnya.
Kebijakan ini mendapat dukungan dari sejumlah orang tua yang mengeluhkan mahalnya biaya study tour. Namun, pelaku usaha wisata menilai larangan ini berdampak pada pendapatan mereka,
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi tetap menegaskan, keputusan akhir akan tetap mengutamakan kepentingan publik.
