Matras News – Pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai program untuk membantu meningkatkan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia di pasar dalam dan luar negeri.
Berbagai program tersebut diharapkan mendorong pemberdayaan perempuan mengingat 64,5 persen dari UMKM Indonesia dimiliki perempuan.
Hal tersebut diungkapkan Staf Ahli Menteri Perdagangan Bidang Iklim Usaha dan Hubungan Antar Lembaga Fajarini Puntodewi sebagai salah satu panelis pada agenda tambahan“ Woman Empowerment Troughs Trade: Breaking barriers and transforming subsistence into valuechainparticipation”.
Diskusi digelar di sela-sela Konferensi Komisi Status Perempuan (Comissionof theStatus of Woman/CSW) ke-68 di PBB New York, Amerika Serikat pada Rabu lalu (13/3).
“Pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai program untuk mendorong pemberdayaan perempuan mengingat 64,5 persen dari UMKM Indonesia dimiliki perempuan. Dengan katalain, mendorong kemajuan UMKM artinya mendorong pemberdayaan perempuan,” ujar Puntodewi.
Puntodewi melanjutkan, program-program tersebut meliputi pengembangan produk dan peningkatan kapasitas; fasilitasi akses pasar dalam negeri, luar negeri, dan akses permodalan; serta penyelenggaraan pusat informasi dan digitalisasi perdagangan. Tidak ketinggalan revitalisasi sarana perdagangan yang berhasil membantu banyak UMKM mengembangkan usahanya termasuk menjadi eksportir unggul.
Pertemuan yang diselenggarakan United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)tersebut menghadirkan CEO Women at the Table Caitlin Kraft-Buchman sebagai moderator.
Hadir sebagai panelis yaitu Special Advisor on Foreign Affairs, Foundation for European Progressive Studies Swedia Ann Linde; Senior Gender Officer, Rural Transformation and Gender Equality Division Food and Agriculture Organization (FAO) Clara Mi Young Park; Economic Affairs Officer,Trade, Gender and Development Programme UNCTAD Mariangela Linoci; dan Global LeadStrategic Initiatives and Business Development MicroSave Consulting Jenifer Shapiro.
Puntodewi mengungkapkan, kesimpulan dari diskusi yaitu perdagangan memiliki peran penting dalam pemberdayaan perempuan, baik secara langsung bagi perempuan yang terlibat dalam kegiatan perdagangan maupun secara tidak langsung.
“Perlu berbagai upaya untuk mendukung partisipasi perempuan dalam perdagangan. Upaya tersebut meliputi pembangunan ekosistem finansial yang kondusif untuk perempuan, peningkatan kapasitas yang tertarget.
Pembangunan basis data yang kuat untuk mendorongformulasi kebijakan yang tepat termasuk dalam negosiasi perjanjian perdagangan bebas, serta transformasi struktural khususnya dalam mengubah mindset terhadap peran perempuan dalam perekonomian,” jelas Puntodewi.
Turut hadir dalam kegiatan ini Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Lenny N. Rosalin, Hakim Agung pada Mahkamah Agung Nani Indrawati, dan Atase Perdagangan Washington DC Ranitya Kusumadewi.
