MATRASNEWS, JAKARTA – Menteri Kehutanan (Menhut) Republik Indonesia, Raja Juli Antoni melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Jepang, Suzuki Norikazu. Pertemuan ini menjadi bagian dari rangkaian kunjungan kenegaraan Presiden dalam rangka mempererat hubungan bilateral Indonesia dan Jepang.
Dalam pertemuan tersebut, pihak Kementerian Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Jepang (MAFF) menegaskan bahwa Indonesia merupakan mitra strategis bagi Pemerintah Jepang, khususnya di sektor kehutanan.
MAFF menyampaikan komitmennya untuk terus mendukung berbagai inisiatif pengelolaan hutan tropis Indonesia, terutama melalui proyek-proyek yang dikoordinasikan oleh JICA.
Sebagai bentuk konkret dukungan tersebut, pada April 2026 MAFF akan menugaskan dua tenaga ahli untuk mendukung pelaksanaan proyek JICA terkait pengelolaan mangrove berkelanjutan di Indonesia.
MAFF juga mengharapkan dukungan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dalam implementasi skema Joint Crediting Mechanism (JCM) di sektor kehutanan sebagai bagian dari upaya bersama dalam mitigasi perubahan iklim.
Dalam siaran pers Kemenhut, 31 Maret 2026, Menteri Kehutanan menyampaikan apresiasi atas hubungan kerja sama yang telah terjalin lama dan produktif antara Indonesia dan Jepang, khususnya melalui berbagai proyek JICA di sektor kehutanan. Menurut Menhut, kerja sama tersebut sebagai fondasi penting untuk memperkuat pengelolaan hutan berkelanjutan dan menjawab tantangan perubahan iklim global.
Lebih lanjut, Menhut Raja Juli mengajak MAFF untuk bersama-sama meningkatkan kualitas melalui proyek JICA, sebagai bagian dari penguatan inisiatif World Mangrove Center.
Inisiatif ini diharapkan dapat menjadi jembatan global dalam upaya rehabilitasi, riset, edukasi, serta inovasi pengelolaan ekosistem mangrove, sekaligus menjadi rujukan internasional dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim berbasis alam.
Selain itu, Menhut juga mendorong keterlibatan sektor swasta Jepang untuk berinvestasi dalam ekonomi karbon di Indonesia, khususnya melalui kegiatan aforestasi dan reforestasi, termasuk di kawasan taman nasional.
Hal ini sejalan dengan peluang implementasi Voluntary Carbon Market pasca terbitnya Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional.
