MATRASNEWS, BEKASI – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Bekasi menginisiasi program baru di sektor kesejahteraan sosial, Ketua Fraksi DPRD Kota Bekasi, Alit Jamaludin mendorong pemerintah untuk fokus pada pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai solusi penyerapan tenaga kerja. Pihaknya mengusulkan adanya pelatihan usaha bagi ibu rumah tangga serta stimulasi modal dari APBD untuk menciptakan wirausaha baru di era digital.
Disisi lain bidang kesehatan menyusul masih banyaknya keluhan warga yang kesulitan mengakses layanan medis.
Politisi PKB juga menyatakan pihaknya tengah menyiapkan skema kartu kesehatan khusus untuk menjaring warga yang selama ini belum terakomodir oleh program pemerintah.
“Bicara masalah kesehatan, ini adalah kebutuhan pelayanan negara terhadap masyarakatnya yang tidak bisa ditawar. Banyak warga yang terpaksa mengurungkan pekerjaannya karena persoalan administrasi yang belum terselesaikan,” ujar Alit di Gedung DPRD Kota Bekasi, Rabu (18/2/2026).
Menurut Alit, kartu tersebut nantinya akan diprioritaskan bagi keluarga kurang mampu yang selama ini dinilai belum mendapatkan pelayanan optimal dari pemerintah. Ia menegaskan bahwa program ini bersifat inklusif dan tidak terbatas pada hubungan keluarga, melainkan menyasar masyarakat umum yang membutuhkan.
Selain isu kesehatan, Alit juga membeberkan hasil reses di enam titik yang didominasi tiga sektor utama. Infrastruktur menjadi keluhan tertinggi dengan angka mencapai 70-75 persen, meliputi jalan lingkungan dan saluran air pascabanjir baru-baru ini.
“Infrastruktur harus menjadi prioritas pemerintah daerah, terutama terkait isu banjir,” tegasnya.
BACA JUGA : Guru Ngaji Bakal Dapat Insentif dari Pemkot Bekasi, ini Kata Alit Jamaludin
Aspirasi berikutnya menyoroti sektor pendidikan. Alit menyebut masih banyak warga, khususnya di Bekasi Timur dan Kelurahan Durenjaya, yang mengeluhkan minimnya gedung sekolah negeri. Ia mencontohkan beberapa SMP di wilayah tersebut sudah ada namun belum memiliki bangunan permanen. Selain itu, masih ditemukannya pungutan liar untuk seragam meski sekolah digratiskan.
“Masukan dari masyarakat, sekolah gratis harus benar-benar 100 persen tanpa pengecualian. Tentu ini juga harus dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan guru,” imbuhnya.
Ikuti berita terkini di Google News, klik di sini.
