MatrasNews, Bekasi – Anggaran Belanja Pegawai Pemerintah Kota Bekasi mencapai 40% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 sebesar Rp6,6 triliun, dinilai tidak seimbang dengan penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kualitas pelayanan publik.
Aktivis sosial Kota Bekasi, Frits Saikat, mendesak Pemkot segera mencari solusi agar kondisi ini tidak menjadi “bola salju” yang menghambat pembangunan dan pelayanan.
“Efisiensi APBD yang digaungkan Pak Wali Kota Tri Adhianto harus dibuktikan. Peningkatan kinerja tidak hanya dilihat dari jumlah pegawai, tapi juga inovasi teknologi untuk mendukung Smart City,” tegas Frits pada, Kamis 7 Agustus 2025.
Ia mempertanyakan transparansi pengelolaan PAD, khususnya dari sektor pajak reklame dan restoran. “Berapa potensi pajaknya? Berapa yang sudah masuk? Masyarakat berhak tahu,” ujarnya.
Baca Juga: Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Bekasi Tekankan Potensi Kenaikan PAD Melalui Digitalisasi Sistem
Frits mendorong digitalisasi sistem perpajakan untuk menutup kebocoran data dan anggaran. “Upgrade tata kelola BAPENDA dengan teknologi harus jadi prioritas,” tutupnya.
Pemkot Bekasi diharapkan segera mengambil langkah strategis agar anggaran tidak didominasi belanja pegawai, sementara pembangunan dan pelayanan publik terbengkalai.
