Matras News, Bekasi – Penjabat Wali Kota Bekasi, Gani Muhammad, menyampaikan sejumlah catatan penting pasca Pilkada Kota Bekasi 2024, termasuk minimnya partisipasi pemilih yang turun drastis dibandingkan Pemilu sebelumnya.
Dalam wawancara yang berlangsung pada, Kamis 28 November 2024, Gani menggarisbawahi perlunya evaluasi mendalam terkait penurunan tingkat partisipasi pemilih, yang hanya mencapai 54%, jauh di bawah angka 81% pada Pilpres dan Pileg.
“Kita harus menganalisis penyebab penurunan ini. Apakah karena ada keengganan di masyarakat, kurangnya sosialisasi, atau faktor lain? Ini menjadi PR besar bagi kita semua,” ujar Gani.
Meskipun pemerintah, KPU, dan Bawaslu telah aktif mengingatkan masyarakat melalui berbagai kegiatan, hasil Pilkada menunjukkan bahwa antusiasme masyarakat tidak sejalan dengan upaya tersebut.
Gani menilai bahwa ini adalah indikasi masalah yang lebih dalam, termasuk potensi kepercayaan masyarakat yang menurun terhadap proses demokrasi di tingkat daerah.
Selain persoalan partisipasi, Gani juga menyinggung tantangan yang dihadapi selama proses Pilkada, seperti dampak banjir yang masih terasa di beberapa wilayah Kota Bekasi.
Instruksi kepada BPPD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) untuk tetap siaga di TPS menjadi salah satu langkah mitigasi yang diambil untuk memastikan kelancaran Pilkada sekaligus membantu masyarakat yang terdampak bencana.
“Fokus kita sekarang adalah bagaimana membantu masyarakat terdampak banjir sembari memastikan keamanan proses Pilkada yang sudah mendekati tahap akhir,” tambahnya.
Terkait situasi politik pasca Pilkada, Gani menyerukan kepada seluruh pihak, termasuk tim pemenangan calon dan pendukung, untuk menahan diri. Ia menegaskan bahwa hasil quick count yang diumumkan bukanlah hasil resmi.
“Lebih baik mari kita tunggu penghitungan resmi dari KPU. Jangan ada euforia berlebihan yang bisa memicu kegaduhan,” kata Gani.
Di tengah dinamika Pilkada, Gani juga memastikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 telah disepakati dan akan segera diajukan ke Gubernur Jawa Barat untuk evaluasi.
Ia menegaskan bahwa prioritas utama APBD adalah kepentingan masyarakat dan pembangunan Kota Bekasi.
“Insya Allah, semua sesuai rencana, dan APBD bisa diselesaikan sebelum 31 Desember,” tutupnya.
