MATRASNEWS, JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian PPN/Bappenas terus mendorong peningkatan kualitas layanan publik, khususnya dalam penyaluran bantuan sosial (bansos), agar lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Hal ini ditegaskan oleh Perencana Ahli Utama Bappenas, Tubagus A. Choesni, dalam sebuah kegiatan di Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Barat, Kamis (22/1/2026).
“Kami mengucapkan terima kasih karena sejak awal pertemuan hingga hari ini, terlihat komitmen dari semua pihak untuk terus meningkatkan layanan publik. Kita ditugaskan untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya,” ujar Tubagus.
Ia menyoroti penerapan sistem baru yang mendorong keterlibatan langsung Keluarga Penerima Manfaat (KPM), terutama dalam validasi dan pengisian data. Sistem ini melibatkan agen layanan, mirip dengan layanan perbankan ‘Laku Pandai’, yang memungkinkan KPM mengisi data secara mandiri dengan dukungan teknologi seperti pengenalan wajah (face recognition).
“Dulu tidak ada agen bansos, sekarang ada sistem baru. Para KPM akan mengisi data secara mandiri,” jelasnya.
Tubagus menekankan, transparansi dan akurasi data krusial untuk mencegah konflik di lapangan. Dengan sistem baru, tanggung jawab pengisian data mulai dialihkan langsung kepada KPM. “Jika tidak transparan, KPM bisa saja menuduh pendamping PKH melakukan kesalahan, padahal sumber masalahnya adalah data,” tegasnya.
Ia mengakui sistem ini masih dalam tahap penyempurnaan, mengibaratkannya seperti “berlayar sambil memperbaiki kapal”. Namun, berbagai masukan dari masyarakat, termasuk dari Banyuwangi, telah diintegrasikan untuk perbaikan berkelanjutan.
Dalam kesempatan itu, Tubagus juga menyoroti pentingnya menekan dua jenis kesalahan penyaluran: exclusion error (warga layak tidak menerima) dan inclusion error (warga tidak layak menerima). Peran aktif kader Dasawisma dan pendamping PKH dalam pendataan yang tepat dinilai vital.
“Masih banyak warga miskin yang enggan menerima bantuan karena merasa tidak pantas, padahal mereka berhak. Sebaliknya, ada pula yang tidak layak tapi tetap menerima,” paparnya.
Tubagus berharap seluruh pemangku kepentingan, termasuk KPM dan petugas lapangan, terus berkomunikasi dan memahami sistem baru ini guna mewujudkan penyaluran bansos yang adil dan bertanggung jawab.
“Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih atas semua dukungan dan kerja sama dari seluruh pihak,” pungkasnya.
Cek Berita lain di Google News
