Maruarar juga mengingatkan agar pemda tidak sekadar menyediakan bidang tanah, tetapi memilih lokasi yang aman dari banjir, longsor, dan ancaman bencana berulang. Ia menekankan lokasi huntap harus terhubung dengan sekolah, tempat kerja, pasar, dan fasilitas umum. “Pilih yang benar-benar baik bagi rakyat. Jangan di ujung dunia, sehingga jauh dari sekolah anaknya maupun tempat pekerjaannya,” tegasnya.
Ketua Satgas PRR Muhammad Tito Karnavian menambahkan, pemerintah daerah perlu mempercepat penyelesaian lahan sembari menyiapkan akses jalan, jaringan air minum, dan drainase. Dukungan pemda harus berjalan selaras dengan pembangunan rumah oleh Kementerian PKP dan penyediaan jaringan listrik yang akan dilakukan secara proaktif oleh PT PLN.
“Pemerintah daerah tolong membantu agar pembangunan tidak terhambat. Kementerian PKP sudah menjelaskan secara terperinci apa yang dikerjakan pada 2026, titiknya di mana. Mohon dibantu urusan tanahnya,” kata Tito.
Tito memahami kemampuan fiskal setiap daerah berbeda, terutama untuk pembebasan lahan. Apabila pemda tidak memiliki kemampuan anggaran, Satgas PRR akan mengoordinasikan dukungan pemerintah pusat, termasuk dengan Kementerian Pekerjaan Umum, agar kebutuhan dasar menuju kawasan huntap tetap terpenuhi.
Sebanyak 6.220 unit akan dibangun di 45 lokasi di Aceh, 919 unit di empat lokasi di Sumatera Utara, serta 813 unit di lima lokasi di Sumatera Barat. Sebaran terbesar berada di Gayo Lues (2.454 unit) dan Aceh Tamiang (2.212 unit), disusul Tapanuli Selatan (872 unit), Aceh Utara (708 unit), Aceh Tengah (533 unit), serta Agam (360 unit).
Secara keseluruhan, rencana pembangunan huntap di tiga provinsi mencapai 46.521 unit. Pendataan by name by address mencatat 33.929 keluarga, terdiri atas 8.714 keluarga skema insitu, 8.627 skema eksitu mandiri, dan 16.588 skema eksitu komunal. Data tersebut terus dimutakhirkan agar pembangunan tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.
Ikuti berita terkini di Google News
Komentar ditutup.