Matras News – Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Widiyanti Putri Wardhana memperkuat kolaborasi strategis untuk mendorong wisata ramah muslim melalui program sertifikasi halal.
Pertemuan digelar di Kantor Kemenparekraf, Jakarta pada, Rabu 2 Juli 2025, membahas integrasi program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) dengan pengembangan desa wisata.
Babe Haikal, sapaan akrab Ahmad Haikal Hasan, menyatakan bahwa program sertifikasi halal gratis bagi satu juta pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) tahun ini dapat bersinergi dengan lebih dari 6.000 desa wisata binaan Kemenparekraf.
“Kami memiliki target besar dalam sertifikasi halal, sementara Kemenparekraf membina ribuan desa wisata. Ini momentum tepat untuk memperkuat ekosistem wisata muslim,” ujarnya.
Dia menambahkan, lebih dari 100 ribu Pendamping Proses Produk Halal (P3H) dan 64 juta pelaku usaha siap digerakkan untuk mendukung program ini. “Kita akan faskan sertifikasi halal di destinasi wisata sekaligus memperkuat branding halal tourism Indonesia di kancah global,” tegasnya.
Menteri Widiyanti Putri Wardhana menyambut positif kolaborasi ini dan menyatakan kesiapan Kemenparekraf mendampingi BPJPH dalam kunjungan ke 20 desa wisata percontohan. Target jangka panjangnya adalah menjangkau 6.100 desa wisata binaan.
“Kami antusias bekerja sama dengan BPJPH. Langkah ini penting untuk memastikan produk halal tersedia luas di destinasi wisata,” ujar Widiyanti.
Dia menekankan perlunya koordinasi intensif antar-pemangku kepentingan untuk mengembalikan posisi Indonesia sebagai destinasi utama wisata halal dunia. “Perlu rapat koordinasi lintas sektor dan aksi lebih agresif untuk mencapai target ini,” tandasnya.
Kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat sertifikasi halal bagi produk kuliner dan UMKM di kawasan wisata, sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di pasar wisata muslim global. Data Global Muslim Travel Index 2024 mencatat Indonesia sebagai salah satu destinasi terbaik wisata halal, namun masih perlu inovasi untuk mempertahankan posisi tersebut.
Dengan sinergi BPJPH dan Kemenparekraf, langkah konkret menuju sertifikasi massal dan penguatan ekosistem wisata ramah muslim semakin terlihat jelas.
