Matras News, Bandung – Pj Wali Kota Bekasi Gani Muhamad menghadiri undangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menghadiri High Level Meeting (HLM) dan Capacity Building bersama Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se- Jawa Barat, terkait Penguatan Digitalisasi Daerah Melalui Implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) untuk Mengoptimalkan Penerimaan Daerah dan Mewujudkan Jawa Barat sebagai Provinsi Digital pada Jum’at (17/11)
Acara digelar di Aula Gedung Sate Kota Bandung, acara tersebut bertujuan untuk membahas terkait penerapan Kartu Kredit Indonesia (KKI) sebagai salah satu program implementasi Eletronifikasi.
Transaksi Pemerintah Daerah (E-TPD) yang dihadiri oleh Kepala Daerah se- Provinsi Jawa Barat bersama Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pendapatan serta Keuangan dan Aset Daerah.
E-TPD adalah suatu upaya untuk mengubah transaksi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah dari cara tunai menjadi non-tunai berbasis digital salah satunya dengan penggunaan KKI sebagai kartu kredit untuk memfasilitasi belanja barang dan jasa.
Bersama Bank Jabar Banten (BJB), Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai Bank yang ditunjuk untuk menerbitkan KKI di wilayah Jawa Barat serta sudah menyiapkan payung hukum untuk dipedomani para Pemerintah Daerah se- Jawa Barat.
Dalam acara High Level Meeting (HLM) dan Capacity Building juga dilakukan Penandatanganan Komitmen Bersama Implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) oleh seluruh Kepala Daerah se- Jawa Barat sekaligus merilisnya dengan target di tahun 2024 semua sudah menerapkan sistim tersebut.
Pj Wali Kota Bekasi Gani Muhamad menuturkan bahwa Pemerintah Kota Bekasi siap untuk segera mengimplementasikan KKI sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
“Dasar hukumnya sudah jelas, pedomannya juga sudah tertulis resmi, segera kami kaji ulang untuk implementasinya di Kota Bekasi.
Kami pun menyambut baik program ini sebagai salah satu upaya digitalisasi serta diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pemanfaatan APBD.
Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta dapat memudahkan para Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Daerah dalam melakukan belanja operasional,” ujar Gani Muhamad.
Kegiatan High Level Meeting (HLM) dan Capacity Building tersebut dirangkaikan dengan 2 (dua) sesi diskusi panel dengan menghadirkan berbagai narasumber berkompeten yang menjelaskan bagaimana tata cara penerapan, strategi, dan penggunaan KKI bagi para peserta yang hadir.
Baca Juga : Pj Wali Kota Bekasi Tekankan Netralitas ASN dan PAD
Sehingga diharapkan selepas acara ini masing-masing Pemerintah Daerah lebih paham mengenai teknis implementasinya.
