MATRASNEWS, JAKARTA – Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) menegaskan posisinya bukan sebagai lembaga teknis pelaksana, melainkan penggerak kolaborasi antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Lembaga ini bertugas menyinergikan program-program pengentasan kemiskinan agar tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.
Deputi Bidang BP Taskin, Zaidirina Wardoyo, memaparkan bahwa pihaknya telah menginisiasi program SI-TASKIN (Sinergi Percepatan Pengentasan Kemiskinan) sebagai wadah kolaborasi. Sebanyak 17 kementerian/lembaga telah dikoordinasikan, termasuk Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.
“Tugas kami adalah melakukan sinergi, kolaborasi, konvergensi untuk percepatan pengentasan kemiskinan,” ujarnya dalam Media Gathering di kantor BP Taskin Jakarta beberapa waktu lalu.
Wardoyo membeberkan praktik di dua kabupaten di Banten sebagai bukti perlunya orientasi. Di Pandeglang kabupaten termiskin di Banten APBD sangat kecil sehingga harus diproyeksi oleh program kementerian/lembaga. Sementara di Tangerang, angka kemiskinan hanya turun tipis meski APBD mencapai Rp9 triliun dengan anggaran khusus Rp1,6 triliun.
Baca Juga: BP Taskin Susun Peta Juru, Kejar Target Nol Kemiskinan Ekstrem 2026
“Setelah dibedah, masalahnya di perencanaan yang kurang tajam dan program tumpang tindih. Bansos diberikan berulang, tapi habis begitu saja,” kata Wardoyo.
BP Taskin mendorong penajaman perencanaan dan efisiensi anggaran agar penurunan angka kemiskinan lebih signifikan. “Kehadiran kami merajut dan mengorkestrasi agar program tidak berjalan sendiri-sendiri,” tegasnya.
Ikuti berita terkini di Google News, klik di sini.
Komentar ditutup.