MATRASNEWS, JAKARTA – Gagasan modernisasi pesantren yang digagas Dawam Rahardjo dan Gus Dur pada era 1980-an dinilai perlu kembali menjadi agenda utama Nahdlatul Ulama (NU) pasca-Muktamar. Pesantren tidak boleh lagi diposisikan sebagai objek pembangunan atau alat politik praktis, melainkan harus menjadi agen perubahan dengan kekuatan intelektual, ekonomi, dan teknologi.
Pandangan tersebut disampaikan Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, Ph.D., dalam catatan reflektifnya mengenai arah ekonomi politik NU dan pesantren pasca-Muktamar.
Menurut Didik, dalam empat hingga lima dekade terakhir, pesantren telah mengalami transformasi sosial yang luar biasa. Mobilitas vertikal masyarakat pesantren berjalan pesat, kelas menengah tumbuh, dan banyak intelektual, doktor, hingga guru besar lahir dari lingkungan pesantren.
“Kini setelah setengah abad pesantren sudah berkemajuan sangat luar biasa. Kelas menengah di pesantren meningkat luar biasa, kaum intelektual tumbuh cepat,” ujarnya.
Namun demikian, proses transformasi tersebut dinilai belum selesai. Masih terdapat ketimpangan sosial-ekonomi yang relatif lebar di masyarakat pesantren. Karena itu, gagasan modernisasi yang pernah dirintis tetap relevan, tetapi perlu direkonstruksi sesuai tantangan zaman.
Di tengah dinamika politik pasca-Muktamar, Didik mendorong elite NU dan PKB untuk menghindari politik praktis jangka pendek yang hanya menguntungkan segelintir kelompok . Hubungan kedua lembaga seharusnya diarahkan pada kerja sama solid memperjuangkan kepentingan masyarakat nahdliyin, bukan semata perebutan kekuasaan.
Ia menekankan bahwa NU tidak lagi dapat diposisikan sebagai objek politik yang hanya dibutuhkan saat pemilu. Dengan basis sosial besar dan jaringan akar rumput yang kuat, NU memiliki daya tawar yang besar tanpa harus selalu bergantung pada kekuasaan politik.
Didik menilai modernisasi pesantren saat ini harus memasuki babak baru. Jika dahulu fokus pada mengatasi ketertinggalan pendidikan dan kemiskinan, kini pesantren harus menjadi motor penggerak ekonomi, teknologi, kemandirian pangan, dan pemberdayaan masyarakat sekitar.
“Kini setelah pesantren mengalami banyak kemajuan, kontekstualisasi peran pesantren sudah seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi, teknologi, kemandirian pangan, dan pemberdayaan masyarakat sekitarnya,” katanya.
Transformasi tersebut harus dimulai dari sistem pendidikan pesantren dengan memperluas cakupan keilmuan, tidak hanya fikih dan hadis, tetapi juga penguasaan ilmu pengetahuan yang relevan dengan kehidupan modern. Pendalaman ayat-ayat kauniah sebagai tanda kebesaran Allah melalui fenomena alam juga menjadi bagian penting dari pengembangan wawasan keilmuan.
Ikuti berita terkini di Google News
Komentar ditutup.