Matras News, Jakarta – Ajang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tiap Periode 5 Tahun, kini menjadi perebutan kekuasaan. Gejala ini begitu nyata, hal itu dikatakan, Engelina Pattiasina kepada Pers (referensimaluku – 4/7/2024).
Menurutnya, politik dan pertarungan di tingkat lokal (Daerah-red), menuntut hampir semua calon untuk memperoleh financial dengan jumlah tidak sedikit.
Situasi seperti ini, Kata Engelina Pattiasina, tidak jarang menjadikan Sumber Daya Alam sebagai Obyek Barter dana politik.
Engelina Pattiasina mengatakan, bahwa Dia sangat “Khawatir,” beberapa Minggu kedepan ini akan ada ajang pemilihan Kepala Daerah (Pilkada Gubernur), di Provinsi Maluku, sangat sarat dengan “Barter Politik”.
Kekayaan Alam di Provinsi Maluku, seperti: pertambangan minyak dan gas, tentu menjadi “alat barter”, Saya tidak “menuduh”, tapi dampak sosial bagi masyarakat dari hasil “politik barter” dapat mengorbankan nasib rakyat, jelas Direktur, Archipelago Solidarity Foundation, Dipl, Oek, Engelina Pattiasina, (referensimaluku – Rabu- 4/7)2024).
Menurut Engelina Pattiasina, percakapan dengan elite politik dan para politisi, perbincangan mereka terkait Politik Pilkada (pemilihan kepala daerah) dengan “Cost Politik” agar bisa mendapatkan rekomendasi, termasuk biaya untuk melakukan konsolidasi politik
Kita harus jujur, ungkap Engelina Pattiasina, kalau kini kita terjebak dalam sistem politik yang berbiaya mahal, Saya pikir, para calon Kepala Daerah bisa bisa melakukan apapun, agar mendapatkan dukungan financial.
Oleh karena itu Tutur Engelina Pattiasina, kaum pemilik modal (investor) ikut mengambil bagian terhadap kepentingan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA).
Sebab kata dia, tidak ada pemodal yang mengeluarkan biaya tanpa memperhitungkan untung – rugi yang didapatkannya.
Menurut Pattiasina, bukan lagi rahasia umum, bahwa kalau Kepala Daerah dan para Politisi, merupakan “kaki tangan” dari pemilik modal.
Dengan begitu, secara pribadi, sangat berharap kondisi pertarungan Calon Kepala Daerah (calon Gubernur /Bupati), agar tidak “menggadaikan” kekayaan alam Maluku.
Disisi lain, Engelina Pattiasina, mengatakan bahwa informasi terkait adanya para Politisi “bermain” di area pertambangan dan energi minyak bumi, menurutnya, dunia minyak dan pertambangan ini.
“Pemainnya” tidak begitu banyak, sehingga mudah untuk di deteksi apa yang mereka lakukan, dan siapa saja dibalik pengelolaan migas tersebut, karena itu berdampak terhadap mempertarukan nasib rakyat, tutur Engelina.
Ketegasan Putri dari Pelopor industri minyak dan gas bumi, Almarhum Jendral JM Pattiasina ini, menaruh perhatian bahwa Provinsi Maluku memilikki kekayaan Emas, Nikel, Minyak dan Gas Bumi, jika semua ini dapat di kelola dengan baik, di tambah dengan kekayaan hasil laut, maka lebih dari cukup untuk mensejahterakan masyarakat Maluku.
Sebagai contoh, tutur Engelina Pattiasina, di beberapa wilayah, ada yang namanya, “Participation Interes” hak milik rakyat 10 persen, (PI 10 persen) di bidang minyak bumi sebagai “kolateral politik” agar mendapatkan biaya kampanye calon Kepala Daerah dari investor.
Mantan Anggota DPR-RI (F-PDIP – era Gus Dur -Megawati), ini mengatakan bahwa PI 10 persen ini adalah milik rakyat.
Dengan begitu, Dia mengatakan, bahwa perlu adanya kesadaran bersama Masyarakat Maluku untuk memutuskan “mata rantai” dari praktek politik yang justru “menempatkan” kepentingan Rakyat dalam posisi”kritis”.
Engelina Pattiasina meng-ingatkan kembali, Maluku memilikki Blok Masela, Minyak dan Nikel di Pulau Seram, dan Emas di Pulau Buru, jika pengelolaannya tidak hati – hati.
Maka kesempatan ini dapat di “Barter” dengan kepentingan politik pragmatis, dan justru “kontraproduktif” dengan upaya untuk mencapai kesejahteraan rakyat di Maluku.
Dengan demikian, Jelas Engelina Pattiasina, Provinsi Maluku (baca: ibukota Ambon-red), saat ini dan kedepan, sangat membutuhkan Pemimpin yang tidak mudah di “Dikte”, ujarnya.
