Menu ✖

Breaking News

News

Kali Bekasi Tercemar Berat, DPRD Dorong Pemkot Bekasi Desak Penindakan

badge-check

Kali Bekasi Tercemar Berat, DPRD Dorong Pemkot Bekasi Desak Penindakan Perbesar


Kondisi Air Memburuk Selama Sepekan, Warga Diimbau Tak Konsumsi Air PDAM

Penanganan Lintas Wilayah Terkendala, Jika Respon Lambat Akan Dilaporkan ke Gubernur

MATRASNEWS, BEKASI – Pencemaran Kali Bekasi yang menyebabkan air berwarna hitam pekat, berbusa, dan berbau menyengat memasuki pekan kedua tanpa tanda-tanda penurunan signifikan. Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary, mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi mengambil langkah lebih agresif karena sumber pencemaran diduga kuat berasal dari Kabupaten Bogor, sementara dampak paling besar dirasakan oleh warga Bekasi.

Hasil pemantauan dan uji laboratorium Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bekasi per 27 Juli lalu menyimpulkan bahwa indikasi pencemaran terjadi di luar wilayah administratif Kota Bekasi, tepatnya di Kabupaten Bogor . “Kami sudah mengetahui permasalahan ini sejak awal Agustus. Kali Bekasi merupakan pertemuan Sungai Cileungsi dan Cikeas, dan pencemaran terjadi di hulu,” terang Latu, Rabu (5/8/2026).

Memburuknya kualitas air baku memaksa Perumda Tirta Patriot Kota Bekasi menurunkan kapasitas produksi dari 500-600 liter per detik menjadi sekitar 500 liter per detik. Pihak perusahaan juga mengimbau masyarakat untuk tidak menggunakan air PDAM untuk konsumsi memasak atau minum, hanya untuk mandi dan mencuci, karena proses pengolahan harus melalui penanganan khusus dengan tambahan aerasi dan peningkatan dosis bahan kimia.

Latu menegaskan, karena lokasi pencemaran berada di luar kewenangan Pemkot Bekasi, diperlukan komunikasi lanjutan dan koordinasi dengan Kabupaten Bogor. DLH Kota Bekasi telah melaporkan dugaan pencemaran ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Lingkungan Hidup, serta mendesak Pemkab Bogor menindak lima perusahaan yang terindikasi sebagai pelaku pencemaran.

Komentar ditutup.

Baca Lainnya

Solidaritas Perempuan Kritik Penanganan Bencana, Desak Pemerintah Evaluasi Kebijakan Ekologi

21 Nov 2026 - 00:51 WIB

Solidaritas Perempuan Kritik Penanganan Bencana, Desak Pemerintah Evaluasi Kebijakan Ekologi

BPN Banten Serahkan 20 Sertipikat Tanah kepada Warga Sukatani

21 Nov 2026 - 00:22 WIB

BPN Banten Serahkan 20 Sertipikat Tanah kepada Warga Sukatani

UMP Jakarta 2027 Rp 6,13 Juta, Naik 7,1 Persen

20 Nov 2026 - 11:46 WIB

UMP Jakarta 2027 Rp 6,13 Juta, Naik 7,1 Persen

Didik Rachbini: Megawati Dinilai Berperan Mengadang Wacana Jokowi Tiga Periode

20 Nov 2026 - 10:18 WIB

Didik Rachbini: Megawati Dinilai Berperan Mengadang Wacana Jokowi Tiga Periode

AWPI Kota Bekasi Menang Sengketa Informasi Melawan Dinas LH

20 Nov 2026 - 10:13 WIB

AWPI Kota Bekasi Menang Sengketa Informasi Melawan Dinas LH
Trending di News