Ia menyoroti peran besar ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, serta gereja, yang telah mendirikan ribuan sekolah dan kampus di seluruh Nusantara sebelum Indonesia merdeka. Inisiatif publik ini, sebutnya, kini justru terancam tergusur.
Indonesia Butuh Ekosistem Adil
Prof. Didik mendorong pemerintah hadir sebagai regulator yang adil. Ia mengusulkan adanya pembatasan kuota penerimaan mahasiswa baru PTN agar keadilan ekosistem terjaga. Alternatif lain yang disodorkan adalah pemotongan anggaran negara untuk PTN hingga 50 persen, lalu dialokasikan secara proporsional ke PTS.
“Jika PTN juga menghimpun dana dari masyarakat, maka dana dari APBN harus dibagi rata antara PTN dan PTS untuk semua aspek, seperti gaji dosen, gedung, dan penelitian,” tegasnya. Tanpa langkah ini, ia menilai negara telah melakukan kebijakan diskriminatif terhadap PTS.
Ikuti berita terkini di Google News
Komentar ditutup.