Menu ✖

Breaking News

News

Menhub dan Kakorlantas Polri Evaluasi Bus Pariwisata

badge-check

Menhub dan Kakorlantas Polri Evaluasi Bus Pariwisata Perbesar

Matras News, Jakarta – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melakukan rapat koordinasi dengan Kepala Korlantas Polri Irjen Pol. Aan Suhanan, para pakar transportasi dan pengurus Organisasi Angkutan Darat (Organda) di Jakarta, Rabu (15/5). Rapat ini dilakukan untuk evaluasi dan membentuk bus pariwisata yang berkeselamatan.

Menhub menyampaikan langkah-langkah yang akan ditempuh untuk memberikan rasa jera pada pelaku pelanggaran peraturan, khususnya pada angkutan darat yang mengancam keselamatan penumpang.

Seperti pada kecelakaan Bus Trans Putera Fajar yang terjadi di Subang, Jawa Barat pada 11 Mei 2024.

“Dalam jangka pendek, kami akan melakukan penegakan hukum dengan pasal-pasal dan penyelidikan yang benar. Sehingga bukan saja supir yang salah, tetapi harus ada pihak lain yang turut bertanggung jawab,” tutur Menhub.

Selanjutnya, sebagai upaya sistematis dan terukur, Kemenhub bersama Korlantas Polri dan pemangku kebijakan terkait akan membentuk proyek percontohan di enam provinsi yakni Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara.

Tujuannya untuk dilakukan pendataan, evaluasi, dan sosialisasi keselamatan bus pariwisata dan bus umum, termasuk prosedur ramp check.

“Kami sudah sepakat bersama Korlantas Polri, Dinas Perhubungan, dan Organda untuk melakukan pendataan dan evaluasi.

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) yang memiliki anggota hingga tingkat provinsi juga memberikan dukungan,” lanjut Menhub.

Kakorlantas Polri Irjen Pol. Aan Suhanan mengatakan, para pakar telah memberikan banyak masukan dan rekomendasi terkait upaya meningkatkan keselamatan bus umum dan bus pariwisata.

Sejalan dengan masukan para pakar, penyelidikan kasus kecelakaan bus pariwisata akan dilakukan secara teliti dan penuh kehati-hatian.

“Semua yang terlibat dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas seperti di Subang akan kita periksa. Artinya si pengusaha hingga perusahaan karoseri, karena ada indikasi perubahan bentuk dimensi dari deck biasa menjadi high deck, itu juga kemungkinan ada pasalnya serta akan diterapkan di kasus tersebut,” lanjutnya.

Korlantas Polri bersama dengan Ditlantas, Kasatlantas serta stakeholder perhubungan yang ada di daerah baik kabupaten, kota maupun provinsi, akan berkolaborasi untuk menangani bus pariwisata maupun bus umum yang ada.

“Mulai dari hulu, atau mulai dari pool bus yang ada di kota/kabupaten sampai dengan ke hilir, artinya penegakan hukum di jalan. Ini akan kita lakukan secara bersama-sama. Di luar enam provinsi tadi juga akan kita lakukan di seluruh Indonesia,” papar Irjen Pol Aan.

Turut hadir dalam rapat koordinasi ini antara lain Direktur Jenderal Perhubungan Darat Hendro Sugiatno, Ketua Umum Organda Adrianto Djokosoetono, dan pemerhati kebijakan publik Agus Pambagyo.

Komentar ditutup.

Baca Lainnya

DPRD Kota Bekasi Soroti Utang RSUD CAM Rp123,36 Miliar

18 Nov 2026 - 00:37 WIB

DPRD Kota Bekasi Soroti Utang RSUD CAM Rp123,36 Miliar

Andra Soni Tolak Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo, Ingatkan Kematian Musofa

18 Nov 2026 - 00:17 WIB

Andra Soni Tolak Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo, Ingatkan Kematian Musofa

Rieke Diah Pitaloka Desak Pencabutan Kepmen ESDM soal Wilayah Tambang Banten, Lindungi Habitat Badak Jawa

18 Nov 2026 - 00:13 WIB

Rieke Diah Pitaloka Desak Pencabutan Kepmen ESDM soal Wilayah Tambang Banten, Lindungi Habitat Badak Jawa

Kelurahan Harapan Jaya Gencarkan Percepatan Program Perlinsos

18 Nov 2026 - 00:08 WIB

Kelurahan Harapan Jaya Gencarkan Percepatan Program Perlinsos

Bea Cukai Banjarmasin Gagalkan Ekspor Ilegal 21,8 Kg Emas Senilai Rp52,5 Miliar

17 Nov 2026 - 11:37 WIB

Bea Cukai Banjarmasin Gagalkan Ekspor Ilegal 21,8 Kg Emas Senilai Rp52,5 Miliar
Trending di News