Menu ✖

Breaking News

News

Menteri Pariwisata Ajak ASN Teguhkan Budaya Integritas dan Antikorupsi

badge-check

Menteri Pariwisata Ajak ASN Teguhkan Budaya Integritas dan Antikorupsi Perbesar

MATRASNEWS, JAKARTA – Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana mendorong seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Pariwisata untuk menjadikan komitmen antikorupsi sebagai fondasi tata kelola yang bersih dan terpercaya. Seruan ini disampaikan dalam Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 di Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat, Kamis (11/12).

Menpar menegaskan, tema Hakordia tahun ini, “Satukan Aksi Basmi Korupsi”, bukan sekadar ajakan, melainkan komitmen moral untuk memperkuat edukasi pencegahan dan keteladanan dalam birokrasi. “Perjuangan melawan korupsi harus dimulai dari diri kita sendiri, melalui keteladanan dan sistem yang akuntabel,” ujar Widiyanti, sebagaimana dikutip dalam siaran pers Kemenpar, Sabtu (13/12).

Dalam arahannya, Menpar mengimbau agar upaya mitigasi risiko korupsi diperkuat melalui digitalisasi sistem pengawasan, penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dan percepatan reformasi birokrasi. Ia juga menekankan pentingnya sinergi dengan KPK, BPK, BPKP, Kejaksaan Agung, dan Polri untuk membangun ekosistem pengawasan yang efektif.

“Gerakan antikorupsi dimulai dari diri kita sendiri. Jadikan integritas sebagai budaya. Jangan menerima atau memberi gratifikasi, biasakan transparansi, dan berani melaporkan setiap dugaan pelanggaran,” tegas Widiyanti.

Sekretaris Menteri Pariwisata, Bayu Aji, menambahkan bahwa Hakordia harus menjadi momentum meneguhkan komitmen kolektif melawan korupsi dalam segala bentuknya. “Korupsi adalah ancaman nyata bagi kesejahteraan rakyat dan kualitas layanan publik,” ujarnya.

Acara tersebut juga menghadirkan sesi diskusi dengan Kepala Satgas Kampanye Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, Dotty Rahmatiasih, serta pakar hukum pidana UI, Ganjar Laksmana Bonaprapta. Dotty menyoroti pentingnya pencegahan korupsi di sektor tata kelola pemerintahan, termasuk dalam proses perizinan destinasi wisata.

“Kami mendorong penutupan celah penyimpangan di birokrasi. Jika pencegahan tidak efektif, penindakan akan dilakukan,” jelas Dotty.

Peringatan Hakordia ini dihadiri Wakil Menpar Ni Luh Enik Ernawati, serta pejabat eselon I, II, dan ASN di lingkungan Kemenpar.

Cek Berita lain di Google News

Komentar ditutup.

Baca Lainnya

TNI AD Evakuasi Kru Helikopter Mi-17V5

4 Nov 2026 - 23:00 WIB

TNI AD Evakuasi Kru Helikopter Mi-17V5

Desas Desus Penangkapan Mantan Kapolri Merebak, Mabes Polri Belum Beri Kepastian

3 Nov 2026 - 15:40 WIB

Desas Desus Penangkapan Mantan Kapolri Merebak, Mabes Polri Belum Beri Kepastian

Kapolres Sukoharjo Dinonaktifkan Buntut Gruduk Ponpes Hamalatul Quran

3 Nov 2026 - 13:48 WIB

Kapolres Sukoharjo Dinonaktifkan Buntut Gruduk Ponpes Hamalatul Quran

Kapolres Sukoharjo Berganti di Tengah Pemeriksaan Propam

3 Nov 2026 - 13:47 WIB

Kapolres Sukoharjo Berganti di Tengah Pemeriksaan Propam

Letjen Widi Minta Dibebaskan dalam Kasus Lahan Carui

3 Nov 2026 - 10:05 WIB

Letjen Widi Minta Dibebaskan dalam Kasus Lahan Carui
Trending di News