Menu

Breaking News

News

Menteri Pariwisata Ajak ASN Teguhkan Budaya Integritas dan Antikorupsi

badge-check

Menteri Pariwisata Ajak ASN Teguhkan Budaya Integritas dan Antikorupsi Perbesar

MATRASNEWS, JAKARTA – Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana mendorong seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Pariwisata untuk menjadikan komitmen antikorupsi sebagai fondasi tata kelola yang bersih dan terpercaya. Seruan ini disampaikan dalam Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 di Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat, Kamis (11/12).

Menpar menegaskan, tema Hakordia tahun ini, “Satukan Aksi Basmi Korupsi”, bukan sekadar ajakan, melainkan komitmen moral untuk memperkuat edukasi pencegahan dan keteladanan dalam birokrasi. “Perjuangan melawan korupsi harus dimulai dari diri kita sendiri, melalui keteladanan dan sistem yang akuntabel,” ujar Widiyanti, sebagaimana dikutip dalam siaran pers Kemenpar, Sabtu (13/12).

Dalam arahannya, Menpar mengimbau agar upaya mitigasi risiko korupsi diperkuat melalui digitalisasi sistem pengawasan, penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dan percepatan reformasi birokrasi. Ia juga menekankan pentingnya sinergi dengan KPK, BPK, BPKP, Kejaksaan Agung, dan Polri untuk membangun ekosistem pengawasan yang efektif.

“Gerakan antikorupsi dimulai dari diri kita sendiri. Jadikan integritas sebagai budaya. Jangan menerima atau memberi gratifikasi, biasakan transparansi, dan berani melaporkan setiap dugaan pelanggaran,” tegas Widiyanti.

Sekretaris Menteri Pariwisata, Bayu Aji, menambahkan bahwa Hakordia harus menjadi momentum meneguhkan komitmen kolektif melawan korupsi dalam segala bentuknya. “Korupsi adalah ancaman nyata bagi kesejahteraan rakyat dan kualitas layanan publik,” ujarnya.

Acara tersebut juga menghadirkan sesi diskusi dengan Kepala Satgas Kampanye Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, Dotty Rahmatiasih, serta pakar hukum pidana UI, Ganjar Laksmana Bonaprapta. Dotty menyoroti pentingnya pencegahan korupsi di sektor tata kelola pemerintahan, termasuk dalam proses perizinan destinasi wisata.

“Kami mendorong penutupan celah penyimpangan di birokrasi. Jika pencegahan tidak efektif, penindakan akan dilakukan,” jelas Dotty.

Peringatan Hakordia ini dihadiri Wakil Menpar Ni Luh Enik Ernawati, serta pejabat eselon I, II, dan ASN di lingkungan Kemenpar.

Cek Berita lain di Google News

Komentar ditutup.

Baca Lainnya

ISMI DKI Jakarta dan Kemenag Sepakati Sinergi Ekonomi Pesantren

13 Sep 2026 - 01:34 WIB

ISMI DKI Jakarta dan Kemenag Sepakati Sinergi Ekonomi Pesantren

AMKI Jaya dan Kesbangpol DKI Sepakati Kolaborasi Hadapi Pemilu 2029

13 Sep 2026 - 01:27 WIB

AMKI Jaya dan Kesbangpol DKI Sepakati Kolaborasi Hadapi Pemilu 2029

Kelurahan Pengasinan Salurkan 2.439 Bantuan Pangan

12 Sep 2026 - 00:02 WIB

Kelurahan Pengasinan Salurkan 2.439 Bantuan Pangan

DPRD dan Pemkot Bekasi Sepakati KUA-PPAS 2026-2027, Pendapatan Terkoreksi Rp193 Miliar

11 Sep 2026 - 01:55 WIB

DPRD dan Pemkot Bekasi Sepakati KUA-PPAS 2026-2027, Pendapatan Terkoreksi Rp193 Miliar

Tiga Anak Harimau Sumatera Lahir di Yunani

11 Sep 2026 - 01:48 WIB

Tiga Anak Harimau Sumatera Lahir di Yunani
Trending di News