MatrasNews, Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menggencarkan intervensi kesehatan dasar yang terintegrasi untuk menekan angka stunting dan kematian balita. Fokus program ini akan dilakukan di 16 provinsi yang mencatatkan beban kasus tertinggi.
Ketua Tim Kerja Kesehatan Balita dan Anak Sekolah Kemenkes, Wira Hartiti, menegaskan bahwa strategi ini mencakup pemantauan rutin, edukasi gizi, serta intervensi preventif sejak masa neonatal. Langkah ini dianggap krusial untuk memutus mata rantai masalah gizi dan kesehatan pada anak.
“Kita harus memperkuat intervensi gizi, cegah infeksi, dan tata laksana yang tuntas agar angka stunting tidak naik kembali. Monitoring sistematis dan kolaborasi lintas sektor sangat penting,” tegas Wira dalam Evaluasi Program Kesehatan Balita dan Anak Pra Sekolah di Jakarta, Selasa (14/10/2025).
Berdasarkan data yang diungkapkan Wira, sekitar 80% dari total 3,6 juta kasus stunting nasional terkonsentrasi di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra Utara, dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Sementara provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi secara persentase diduduki oleh NTT, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Maluku Barat Daya, dan Papua Barat.
Di sisi lain, Kemenkes juga menyoroti tingginya Angka Kematian Balita (AkBa) yang saat ini berada di angka 19,83 per 1.000 kelahiran hidup. Angka ini masih lebih tinggi dibandingkan sejumlah negara ASEAN lainnya, dengan sebagian besar kematian terjadi pada masa neonatal.
Sebagai bagian dari komitmen jangka panjang, Kemenkes menargetkan prevalensi stunting nasional turun hingga 5% pada 2045. Target ini sejalan dengan upaya meningkatkan indeks modal manusia dan daya saing Indonesia.
“Keberhasilan program ini menuntut sinergi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, tenaga kesehatan, hingga masyarakat,” pungkas Wira.
16 Provinsi Prioritas Penanganan Stunting & Kematian Balita:
Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra Utara, NTT, Banten, Aceh, Kalimantan Barat, DKI Jakarta, Sumatra Barat, Lampung, Riau, Sumatra Selatan, dan Kalimantan Selatan.
