Menu

Mode Gelap
Sambut Ramadan, Citadines Antasari Jakarta Hadirkan “Aladdin” Morrissey Hotel Jakarta Luncurkan Rangkaian Promo Eksklusif Sambut Imlek, Valentine, hingga Ramadan Māua Kapal Kecil dan Villa Riahi Resort Mewah Terbaru Swiss-Belhotel International di Batam Run Fam & Splash Imlek Festival 2026 di WaterBoom Lippo Cikarang TMG Hotel Tebet Perkenalkan Destinasi Buka Puasa Baru di Selatan Jakarta Pengusaha Bali Ajik Krisna dan Raffi Ahmad Garap Destinasi Wisata Rp30 Miliar di Buleleng

News

Pemprov Jateng Dorong Penetapan Gunung Slamet sebagai Taman Nasional

badge-check


					Pemprov Jateng Dorong Penetapan Gunung Slamet sebagai Taman Nasional Perbesar

MATRASNEWS, SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara resmi telah mengajukan permohonan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) agar Gunung Slamet ditetapkan sebagai Taman Nasional.

Langkah ini mengemuka menyusul temuan dan sorotan terhadap aktivitas di lereng gunung tersebut.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa permohonan tersebut sedang dalam proses. “Sebagian besar izin tambang yang ada diterbitkan sebelum masa jabatan saya,” ujarnya, membedah isu perizinan.

Kepala Dinas ESDM Jateng, Agus Sugiharto, memberikan klarifikasi lebih detail. Menurutnya, terdapat lima izin tambang skala kecil di sekitar Gunung Slamet, namun semuanya dipastikan berada di luar kawasan hutan lindung.

Ia juga merespons foto Google Earth yang viral, menyatakan bahwa citra tersebut bukan menunjukkan aktivitas tambang, melainkan bekas eksplorasi panas bumi oleh PT Sejahtera Alam Energi pada 2017. “Kegiatan sudah dihentikan sejak 2023 dan areanya telah direhabilitasi di bawah pengawasan Gakkum KLHK,” jelas Agus.

Rencana penetapan status Taman Nasional ini menuai pro dan kontra, memunculkan berbagai pertimbangan dampak.

Di satu sisi, sejumlah pihak mengkhawatirkan dampak sosial ekonomi bagi masyarakat setempat.

Beberapa studi, termasuk dari IPB dan STPN, mengidentifikasi potensi risiko seperti pembatasan akses dan ruang hidup warga, masalah pada lahan garapan, penurunan penghasilan, serta kerumitan perizinan yang dapat menyisihkan masyarakat lokal dari manfaat ekonomi, termasuk wisata.

Di sisi lain, KLHK dan berbagai kajian konservasi menilai penetapan Taman Nasional akan membawa dampak positif jangka panjang.

Manfaat yang diharapkan mencakup perlindungan lebih optimal terhadap hutan, keanekaragaman hayati, dan sumber air, pencegahan aktivitas pertambangan serta perusakan skala besar, dan terciptanya kelestarian lingkungan.

Status ini juga membuka peluang pengembangan wisata alam berkelanjutan dan menjadi warisan alam untuk generasi mendatang.

Hingga berita ini diturunkan, keputusan final dari KLHK masih ditunggu. Proses ini akan menjadi ujian penting dalam menyeimbangkan tujuan konservasi lingkungan dengan keberlanjutan sosial ekonomi masyarakat sekitar.

Cek Berita lain di Google News

 

Baca Lainnya

Pengusaha Bali Ajik Krisna dan Raffi Ahmad Garap Destinasi Wisata Rp30 Miliar di Buleleng

10 Februari 2026 - 00:18 WIB

Pengusaha Bali Ajik Krisna dan Raffi Ahmad Garap Destinasi Wisata Rp30 Miliar di Buleleng

Ikut Aksi Bersih Sampah Laut di Bali, Menpar Tegaskan Kebersihan Laut Kunci Daya Saing Pariwisata Indonesia

10 Februari 2026 - 00:15 WIB

Ikut Aksi Bersih Sampah Laut di Bali, Menpar Tegaskan Kebersihan Laut Kunci Daya Saing Pariwisata Indonesia

Perkuat Tata Kelola Hutan dan Kepercayaan Global, Indonesia dan Inggris Luncurkan MFP Fase 5

10 Februari 2026 - 00:05 WIB

Perkuat Tata Kelola Hutan dan Kepercayaan Global, Indonesia dan Inggris Luncurkan MFP Fase 5

Gubernur DKI dan Ketum PMI Turun Langsung Bersih-bersih di Cipinang Melayu

9 Februari 2026 - 14:59 WIB

Screenshot 20260209 142958 copy 1080x691

Pemprov DKI Terbitkan Pergub Efisiensi Energi dan Air untuk Kendalikan Perubahan Iklim dan Tekan Penggunaan Air Tanah

7 Februari 2026 - 01:47 WIB

Pemprov DKI Terbitkan Pergub Efisiensi Energi dan Air untuk Kendalikan Perubahan Iklim dan Tekan Penggunaan Air Tanah
Trending di News
error: Matras News