MATRASNEWS, JAKARTA – Penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp240,1 triliun hingga akhir September 2026. Angka tersebut setara 71,5 persen dari target APBN dan tumbuh 8,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan capaian tersebut dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat, 9 Oktober 2026. Ia menyebut seluruh komponen penerimaan, yakni cukai, bea masuk, dan bea keluar, mencatatkan pertumbuhan positif.
Cukai Masih Menjadi Kontributor Terbesar
Penerimaan cukai mencapai Rp167,7 triliun atau tumbuh 2,7 persen secara tahunan. Konsistensi penindakan dan peningkatan produksi rokok mendorong kenaikan tersebut.
Sementara itu, bea masuk menyumbang Rp41,6 triliun, tumbuh 13,6 persen. Peningkatan volume dan nilai impor menjadi faktor pendorongnya.
Penerimaan bea keluar mencatat pertumbuhan tertinggi, yakni 44,5 persen, dengan nilai Rp30,9 triliun. Penguatan harga dan peningkatan volume ekspor minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) menopang kinerja tersebut.
Penindakan Rokok Ilegal Tembus 1,3 Miliar Batang
Selain mengejar penerimaan negara, Bea Cukai memperkuat pengawasan terhadap barang ilegal. Hingga September 2026, petugas mencatat 14.621 penindakan rokok ilegal dengan total barang bukti mencapai 1,3 miliar batang.
Jumlah batang rokok ilegal yang ditindak naik 44,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Bea Cukai juga melakukan 1.249 penindakan narkotika dengan barang bukti mencapai 11,22 ton.
Pada periode yang sama, petugas mencatat 94 penindakan penyelundupan emas dengan total barang bukti mencapai 353 kilogram. Langkah tersebut bertujuan memastikan pelaku usaha memenuhi ketentuan kepabeanan sekaligus melindungi penerimaan negara.
Pengawasan Jadi Tantangan Bea Cukai
Suahasil meminta seluruh pegawai Bea Cukai menjaga kinerja dan memperkuat tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Pesan itu ia sampaikan setelah institusi tersebut memperingati Hari Bea Cukai ke-80 pada 1 Oktober 2026.
Menurut Suahasil, momentum peringatan tersebut harus mendorong pegawai melakukan introspeksi dan memperbaiki pelaksanaan tugas. Pengawasan yang konsisten juga menjadi bagian penting dalam menjaga kepatuhan serta mencegah kebocoran penerimaan negara.
Di tengah tantangan ekonomi global, pemerintah mengandalkan APBN untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, capaian penerimaan perlu berjalan seiring dengan pengawasan yang efektif dan akuntabilitas institusi.
Kinerja hingga September menunjukkan penerimaan kepabeanan dan cukai berada di jalur pertumbuhan positif. Namun, pemerintah masih perlu mengejar 28,5 persen sisa target penerimaan agar realisasi sepanjang 2026 sesuai sasaran APBN.
Ikuti berita terkini di Google News
Komentar ditutup.