Waduh, Pegawai DJP dan Bea Cukai Kena OTT Lagi, Ini Kata Purbaya

MATRASNEWS, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan serangkaian Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Operasi digelar di beberapa lokasi pada awal Februari 2026.

Di lingkungan pajak, KPK mengamankan tiga orang di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Salah satu yang diamankan adalah Kepala Kantor KPP Madya Banjarmasin, Mulyono. Ketiganya dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan.

“KPK mengamankan sejumlah tiga orang. Salah satunya adalah Kepala Kantor KPP Madya Banjarmasin. Saat ini sedang perjalanan menuju Jakarta,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Kamis (5/2/2026).

Sementara di lingkungan Bea Cukai, OTT dilakukan di Jakarta dan Lampung. Salah satu yang diamankan adalah mantan direktur di Bea Cukai. KPK menyebut kasus ini berkaitan dengan kegiatan impor yang dilakukan pihak swasta.

Merespons operasi ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan tidak terpukul. Ia justru melihatnya sebagai momentum perbaikan dan bentuk shock therapy bagi institusi.

“Kenapa terpukul? Karena itu justru merupakan titik masuk untuk memperbaiki pajak dan bea cukai sekaligus,” ujar Purbaya di Gedung DPR, Rabu (4/2/2026). Ia menegaskan akan mendampingi pegawai secara hukum tanpa intervensi proses hukum. Purbaya juga membuka opsi pemberhentian bagi pegawai yang terbukti bersalah.

DJP dan DJBC masing-masing menyatakan sikap kooperatif dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

“Direktorat Jenderal Pajak bersikap sangat kooperatif dan akan menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP, Rosmauli.

Sementara Humas DJBC, Budi Prasetiyo, menegaskan, “Bea Cukai berkomitmen untuk bersikap kooperatif dan menghormati proses yang berlangsung.”

Penyidikan terhadap semua pihak yang diamankan masih terus berlanjut.

Ikuti berita terkini di Google News, klik di sini.