Beban Kerja Menanti 7.969 PPPK Kota Bekasi Usai Dilantik

Matras News, Bekasi – Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi menorehkan rekor nasional dengan melantik 7.969 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) secara serentak dalam upacara megah di Stadion Patriot Candrabhaga pada, Rabu 2 Juli 2025.

Ini menjadi pelantikan PPPK terbesar dan tercepat di Indonesia untuk formasi guru, tenaga kesehatan, dan teknis pada tahap pertama 2025, mengalahkan target nasional yang masih berproses di banyak daerah.

“Ini bukan sekadar seremoni, tapi awal tanggung jawab besar,” tegas Wali Kota Bekasi Tri Adhianto di hadapan ribuan pegawai. Ia menegaskan, status PPPK harus diikuti peningkatan kinerja. “Rasa cemas sudah hilang, kini waktunya buktikan profesionalisme dalam pelayanan publik,” ujarnya.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh menyebut pelantikan ini sebagai “prestasi luar biasa”. “Bekasi tidak hanya cepat, tetapi juga tertib administrasi. Ini bukti komitmen kepala daerah memperbaiki layanan publik,” kata Zudan.

Menurutnya, banyak daerah masih berkutat pada tahap pengusulan, sementara Bekasi sudah menyelesaikan proses tiga bulan lebih cepat dari jadwal nasional. “Ini contoh baik untuk efisiensi birokrasi,” tambahnya.

Pelantikan ini menjadi momen haru bagi ribuan eks-tenaga honorer yang bertahun-tahun mengabdi tanpa kepastian. Siti Rahma (42), salah satu PPPK guru SD, mengaku lega. “Akhirnya dapat jaminan pensiun dan tunjangan. Semangat kerja pasti lebih tinggi,” ujarnya.

Pemkot Bekasi juga memastikan kesejahteraan PPPK akan diprioritaskan, termasuk akses jaminan kesehatan, pensiun, dan pelatihan kompetensi.

Acara dihadiri jajaran Forkopimda, kepala OPD, dan keluarga PPPK. Suasana khidmat terasa saat pembacaan ikrar janji pegawai, disusul pelepasan balon sebagai simbol penyematan harapan baru.

Pemkot Bekasi berencana membuka formasi tahap kedua untuk tenaga pendukung pada Oktober 2025. “Kami ingin semua pegawai kontrak dapat kepastian,” pungkas Tri Adhianto.

Dengan pencapaian ini, Bekasi semakin kokoh sebagai pelopor reformasi kepegawaian di Indonesia, sekaligus meningkatkan daya saingnya dalam indeks kepuasan masyarakat.