Matrasnews.com – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terus mengakselerasi beberapa program untuk membangkitkan kembali sektor pariwisata dan ekonomi kreatif salah satunya melalui desa wisata seiring dengan upaya peningkatan kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif.
Deputi Bidang Sumber Daya Kelembagaan Kemenparekraf/Baparekraf Wisnu Bawa Tarunajaya di Rakornas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif hari ke dua, di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Selasa (29/9/2021) menjelaskan, kedepan akan ada revenge tourism, lantaran masyarakat sudah satu tahun setengah lebih banyak tinggal di rumah dan ingin berwisata. Untuk itu selain destinasi, SDM perlu dipersiapkan secara matang untuk menyambut kunjungan wisatawan kembali. Terlebih sektor pariwisata dan ekonomi kreatif diproyeksikan akan menjadi tulang punggu penghasil devisa bagi tanah air.
“Pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan akan menjadi tumpuan ke depan. Khususnya di era adaptasi kebiasaan baru pascapandemi COVID-19 sehingga dibutuhkan kebijakan-kebijakan yang tepat manfaat, tepat sasaran, dan tepat waktu. Pengembangan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor kunci,” ujarnya .
Kemenparekraf juga akan mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif khususnya dalam pendekatan pembangunan sumber daya manusia. COVID-19 ini memaksa kita meningkatkan keterampilan-keterampilan berkaitan dengan akselerasi digitalisasi dan juga adaptasi protokol kesehatan.
Wisnu juga menjelaskan, saat ini Kemenparekraf telah menyiapkan uji kompetensi untuk SDM pariwisata di tanah air. Kesempatan ini diberikan kepada industri pariwisata, yang akan menentukan mana subsektor yang nantinya didahulukan untuk disertifikasi. Program sertifikasi SDM pariwisata akan dilakukan Kemenparekraf untuk 2000 orang, yang dibagi untuk tiga lokasi yakni Danau Toba, Sumatera Utara; Borobudur, Prambanan, dan Yogyakarta; serta Lombok.
“Kemenparekraf juga memastikan daerah penyangga lain akan mendapat program serupa. Jadi wisatawan yang datang kan bukan diam di Mandalika saja misalkan. Mereka pasti akan ke destinasi lain juga, yang saat ini paling mendesak untuk disertifikasi terkait dengan hospitality. Untuk SDM di hotel dan restoran sudah cukup siap. Yang perlu digenjot lagi adalah pemandu wisata,” katanya.
Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf/Baparekraf Vinsensius Jemadu menjelaskan, desa wisata dapat menopang perekonomian Indonesia. Kendati demikian, hal tersebut baru bisa dilakukan jika desa wisata menjadi destinasi wisata yang berkembang dan berkelanjutan.
“Salah satu upaya untuk mewujudkan destinasi wisata berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan. Dan mampu mendorong pembangunan daerah, kesejahteraan masyarakat, dan ajang promosi potensi desa wisata ke wisatawan baik domestik maupun mancanegara,” katanya.
Vinsensius juga mengatakan bahwa pihaknya melakukan hal lain sebagai komitmen untuk mengembangkan desa wisata yakni program sertifikasi desa wisata. Pada 2020, pihaknya telah memberikan sertifikasi desa wisata berkelanjutan kepada 16 desa wisata. Tahun ini, jumlahnya naik menjadi empat kali lipat.
“Tahun ini ada 60 desa wisata yang akan disertifikasi oleh Kemenparekraf. Potensi desa wisata juga tercatat dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021, dimana peserta yang mendaftar mencapai 1.831 peserta dari 34 provinsi di Indonesia. Jumlah tersebut melebihi ekspektasi awal yang hanya sekitar 700 peserta,” katanya.
Lebih lanjut Vinsensius menjelaskan, produk wisata juga memiliki andil dalam membuat desa wisata semakin berkembang. Pengemasan produk wisata menurutnya perlu didukung oleh sejumlah fasilitas. Diantaranya adalah tersedianya homestay, rumah makan, kafe, dan pusat informasi. Kemudian sarana komunikasi yang baik, jaringan sinyal yang stabil, serta tersedianya air bersih dan listrik.
“Pengembangan desa wisata secara fisik tentunya harus diselenggarakan dengan pengembangan produk wisata non-fisik seperti budaya dan kearifan lokal masyarakatnya,” kata Vinsensius.
Matrasnews.com