MATRASNEWS, JAKARTA — Greenpeace Indonesia mendesak pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memperkuat penanganan krisis iklim. Desakan itu muncul seiring meningkatnya ancaman bencana ekologis dan tekanan biaya hidup yang dirasakan masyarakat.
Desakan tersebut mengemuka melalui aksi damai di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Para aktivis membentangkan dua spanduk raksasa dari Patung Selamat Datang, masing-masing bertuliskan “Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup” dan “Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah, Apa Kerja Pemerintah?”
Riset Ungkap Tekanan Harga Pangan
Greenpeace Indonesia mengangkat hasil riset bertajuk Besok Harga Naik! Gambaran Dampak Krisis Iklim dari Tempat Kerja, Meja Makan, dan Rumah. Riset tersebut menyoroti dampak krisis iklim terhadap delapan kelompok masyarakat di tiga kawasan aglomerasi Pulau Jawa, yakni Jabodetabekjur, Cekungan Bandung, dan Kartamantul.
Hasil riset menunjukkan 41 persen responden merasakan dampak paling kuat pada konsumsi dan biaya pangan. Sebanyak 39 persen merasakan tekanan terhadap produktivitas dan pendapatan, sedangkan 20 persen lainnya menghadapi persoalan akses tempat tinggal dan biaya transportasi.
Juru Kampanye Keadilan Iklim Greenpeace Indonesia, Jeanny Sirait, menilai cuaca ekstrem dan bencana ekologis memperburuk kondisi ekonomi masyarakat. Dampaknya mencakup gangguan kesehatan, hilangnya sumber penghasilan, serta kenaikan harga kebutuhan pokok.
Menurut Jeanny, kondisi tersebut bertentangan dengan komitmen pemerintah untuk memperluas lapangan kerja, memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Rumah Tangga Menanggung Beban Adaptasi
Riset Greenpeace juga menggambarkan strategi masyarakat untuk bertahan menghadapi tekanan ekonomi. Sebanyak 57,34 persen responden memangkas belanja non-esensial demi menghemat Rp50 ribu hingga Rp1 juta per bulan.
Selain itu, 38,78 persen responden menanam kebutuhan pokok di rumah untuk menghemat sekitar Rp80 ribu hingga Rp500 ribu per bulan. Sebanyak 56,79 persen lainnya mengambil pekerjaan sampingan atau membuka usaha baru dengan tambahan pemasukan Rp500 ribu hingga Rp2,5 juta per bulan.
Sementara itu, 17,73 persen responden mengembangkan produksi pangan mandiri, seperti sayuran, telur, dan susu, dengan potensi nilai produksi Rp5 ribu hingga Rp500 ribu per bulan.
Temuan tersebut memperlihatkan kemampuan masyarakat beradaptasi. Namun, strategi bertahan itu sekaligus menunjukkan bahwa rumah tangga menanggung sebagian besar biaya untuk menghadapi tekanan iklim dan ekonomi.
Greenpeace Soroti Kualitas Pertumbuhan Ekonomi
Ketua Tim Kampanye Sosial dan Ekonomi Greenpeace Indonesia, Atha Rasyadi, mempertanyakan pemerataan manfaat pertumbuhan ekonomi. Ia menyoroti klaim pertumbuhan ekonomi sebesar 5,45 persen pada paruh pertama 2026 yang disampaikan Presiden Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD.
Atha menilai pertumbuhan ekonomi perlu diukur melalui dampaknya terhadap kehidupan masyarakat, bukan hanya melalui angka statistik. Menurut dia, eksploitasi lingkungan tanpa perlindungan memadai justru berisiko memperbesar beban ekonomi warga.
Greenpeace juga menyoroti kebutuhan anggaran penanggulangan bencana di tengah meningkatnya ancaman ekologis. Organisasi tersebut menilai pemerintah perlu memastikan kebijakan dan alokasi anggaran tidak memperbesar kerentanan masyarakat.
Jeanny menegaskan hasil riset Besok Harga Naik! dapat menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan iklim yang berpihak kepada masyarakat. Ia mendesak pemerintah mengintegrasikan perlindungan lingkungan, ketahanan ekonomi rumah tangga, dan mitigasi bencana dalam agenda pembangunan.
Bagi Greenpeace, tantangan pemerintah bukan sekadar menjaga pertumbuhan ekonomi, melainkan memastikan masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dasar tanpa terus menanggung sendiri dampak krisis iklim.
Ikuti berita terkini di Google News
Komentar ditutup.