MATRASNEWS, JAKARTA — Universitas Paramadina menilai pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka perlu memperkuat fondasi komunikasi publik dan pendekatan empati. Pemerintah tidak cukup menyampaikan program dan keberhasilan, tetapi juga harus mendengar kritik serta menjelaskan alasan di balik setiap kebijakan.
Pandangan itu mengemuka dalam webinar Refleksi 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Evaluasi Komunikasi Pemerintahan yang berlangsung pada 17 Oktober 2026. Forum tersebut menghadirkan pakar komunikasi, analis politik, praktisi media, perwakilan pemerintah, dan masyarakat sipil.
Kepercayaan Publik Jadi Tantangan
Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Arya Fernandes, menyoroti persoalan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ia menyebut munculnya ketidakpuasan terhadap presiden yang melampaui tingkat kepuasan sebagai anomali yang perlu mendapat perhatian.
Menurut Arya, persoalan komunikasi pemerintah turut memengaruhi kepercayaan masyarakat. Ia juga menyoroti tiga kali pergantian pimpinan Badan Komunikasi (Bakom) RI beserta perubahan nomenklatur dalam dua tahun pemerintahan.
Kondisi tersebut, menurut dia, menunjukkan perlunya perencanaan komunikasi yang lebih konsisten. Pemerintah perlu memastikan pesan kebijakan tersampaikan secara jelas sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat.
Pemerintah Perlu Mendengar Kritik
Deputi II Bidang Materi dan Diseminasi Bakom RI, Fahd Pahdepie, menjelaskan dua fungsi utama komunikasi pemerintah. Pertama, menyampaikan program dan pemikiran Presiden kepada masyarakat hingga tingkat paling bawah. Kedua, menghimpun aspirasi, kritik, dan keluhan warga untuk disampaikan kepada pemerintah.
Sementara itu, dosen Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina, Prabunindya Revta Revolusi, menilai pemerintah memiliki banyak lembaga dan saluran komunikasi. Namun, pemerintah perlu memperkuat fondasi koordinasi serta membangun komunikasi yang lebih empatik.
Menurut Prabu, pemerintah sebaiknya mendengarkan masyarakat terlebih dahulu ketika menghadapi krisis, kemudian memberikan klarifikasi. Pendekatan ini dapat membantu pemerintah merespons persoalan secara lebih tepat dan membangun kepercayaan.
Kritik Bukan Ancaman
Direktur Eksekutif Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial, Tunggal Pawestri, menekankan pentingnya komunikasi kebijakan yang inklusif dan berorientasi pada keadilan sosial. Pemerintah perlu membuka ruang partisipasi bagi masyarakat sipil dan kelompok rentan.
Ia menilai kritik serta masukan warga merupakan bagian sah dari proses demokrasi. Karena itu, pemerintah perlu menjelaskan dasar pengambilan keputusan dan mempertanggungjawabkan kebijakannya kepada publik.
Pengamat komunikasi publik dan politik Universitas Paramadina, Abdul Malik Gismar, menambahkan bahwa keberhasilan komunikasi tidak cukup diukur dari kemampuan memengaruhi masyarakat. Komunikasi juga harus berpijak pada kebenaran dan tanggung jawab sosial.
Fondasi Komunikasi Perlu Diperkuat
Webinar yang menjadi bagian dari Temu Alumni Magister Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina 2026 tersebut diikuti ratusan peserta, termasuk alumni, jurnalis, mahasiswa, akademisi, dan masyarakat umum. Rektor Universitas Paramadina, Didik Junaidi Rachbini, turut menghadiri kegiatan itu.
Diskusi tersebut menempatkan komunikasi publik sebagai bagian penting dari tata kelola pemerintahan. Tantangannya bukan sekadar memperluas jangkauan informasi, melainkan memastikan pesan kebijakan transparan, konsisten, dan membuka ruang dialog.
Penguatan komunikasi empatik dapat menjadi langkah penting untuk memperbaiki hubungan pemerintah dengan masyarakat. Namun, kepercayaan publik juga membutuhkan kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan serta tindak lanjut nyata terhadap aspirasi warga.
Ikuti berita terkini di Google News
Komentar ditutup.