Matras News – Pemerhati Ketenagakerjaan, Dani Satria berharap bursa kerja atau job fair yang akan diselenggarakan mingguan bukanlah sekadar seremonial.
Menurut Dani, job fair yang diselenggarakan mingguan harus jelas atau valid dari sisi kuantitas lowongan kerja (loker) yang disediakan oleh perusahaan atau instansi yang berpartisipasi. Artinya, memang harus ada kebutuhan manpower atau tenaga kerja yang sebenarnya dan saat itu juga.
Pasalnya, selama ini juga banyak bursa kerja yang sebenarnya perusahaan tidak sedang mencari kandidat. Bahkan, dari ribuan peserta yang hadir, hanya terserap maksimal sepuluh persennya saja.
“Terkadang acara job fair di lapangan itu hanya sekadar seremonial. Terlebih bagi job fair yang sifatnya offline atau tatap muka.
Karena perusahaan diminta untuk mengisi booth yang disediakan oleh institusi pendidikan atau pemerintah, makanya perusahaan hadir hanya untuk mengisi booth, namun dari segi lowongan kerja sedang tidak ada kebutuhan,” kata Pemerhati Ketenagakerjaan, Dani Satria melalui siaran persnya di Kendal, Jawa Tengah, Jumat (29/11/2024).
Menurut press releas yang di terima matrasnews.com pada, Minggu 1 Desember 2024, Dani mengatakan, gelaran job fair perlu untuk terus dilakukan evaluasi agar penyerapan tenaga kerjanya dapat berjalan maksimal. Jika ingin diadakan mingguan, job fair tidak harus diselenggarakan secara offline, namun pemerintah atau institusi pendidikan dapat menggelarnya secara virtual.
Dengan virtual job fair yang dilengkapi dengan layanan live chat dan konsultasi dengan perusahaan, maka akan lebih menghemat anggaran untuk acara.
Selain itu, dari sisi job seeker mereka juga dapat menghemat biaya akomodasi, transportasi dan konsumsi apabila dilaksanakan virtual.
Setelah itu, perusahaan tinggal mengisi data yang real time berapa jumlah kandidat yang diterima, berapa yang masuk ke dalam proses psikotes dan interview, serta berapa yang telah tanda tangan kontrak (hired). Hal ini dilakukan agar evaluasi dan perbaikan gelaran virtual job fair dapat berjalan lebih baik lagi.
“Dari dinas ketenagakerjaan setempat juga perlu adanya person in charge yang bertugas mendata berapa kebutuhan loker dari tiap-tiap perusahaan di wilayahnya, setiap minggunya.
Update informasi ini perlu ditampilkan di kantor Disnaker baik offline maupun online, agar masyarakat mengetahui seberapa besar peluang lowongan kerja yang dibutuhkan di wilayahnya,” imbuh Dani.
Dani menambahkan, meskipun banyak evaluasi dan masukan yang perlu dilakukan, program job fair mingguan dari Kementerian Ketenagakerjaan perlu diapresiasi.
Terutama untuk dilakukan di tiga provinsi dengan jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) terbanyak sepanjang Januari hingga Oktober 2024.
Provinsi pertama adalah DKI Jakarta dengan jumlah PHK sebesar 14.501 orang, kemudian Jawa Tengah sebesar 12.489 orang dan Jawa Barat sebesar 8.508 orang.
Seperti diketahui, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan akan mengadakan job fair setiap Minggu untuk mengurangi angka pengangguran yang semakin meningkat akhir-akhir ini.
“Job fair seperti ini bagi kami sangat strategis. Memberikan akses langsung kepada tenaga pencari kerja dengan perusahaan.
Kami harap ini menjadi sebuah inisiatif yang akan kita teruskan. Mohon doa dan dukungannya, kami dari kementerian sedang berusaha bagaimana kegiatan job fair ini bisa kita laksanakan tiap minggu,” kata Yassierli.
