MATRASNEWS, JAKARTA – Pemerintah dihadapkan pada tantangan serius antara ekspansi program prioritas dan keterbatasan kapasitas fiskal negara. Target belanja negara yang mencapai 14,8 persen PDB kontras dengan pendapatan negara yang hanya berkisar 11,82–12,4 persen PDB.
Kesenjangan ini menyebabkan ruang fiskal tetap sempit. Ketergantungan terhadap utang pun masih cukup tinggi.
Reformasi Pajak Jadi Kunci
Pengamat ekonomi, Handi, menegaskan perlunya penguatan reformasi perpajakan secara berkelanjutan. Tanpa itu, ketimpangan pembiayaan pembangunan dikhawatirkan akan terjadi.
“Kita mendukung keberlanjutan kebijakan reformasi perpajakan,” ujarnya.
Ketimpangan Belum Terjawab
Semangat “ekonomi untuk rakyat” dalam pidato Presiden dinilai belum menjawab ketimpangan secara memadai. Target penurunan rasio gini menjadi 0,362–0,367 dinilai positif, tetapi distribusi hasil pertumbuhan masih menjadi pekerjaan rumah besar.
Kebijakan turunan yang lebih dirasakan kelompok menengah dan bawah dinilai perlu dihadirkan pemerintah.
Kualitas Belanja Diragukan
Aspek kualitas belanja juga belum mendapat perhatian serius. Inefisiensi, kebocoran, dan rendahnya multiplier effect—yang tercermin dari ICOR tinggi—dinilai belum dijawab secara sistemik.
Reformasi tata kelola anggaran perlu diperkuat. Peningkatan belanja tidak boleh hanya memperbesar defisit, tetapi juga mendorong produktivitas.
Kredibilitas Implementasi Diuji
Handi mengapresiasi kehadiran Presiden dalam penyampaian KEM-PPKF 2027. Langkah itu menunjukkan kebijakan fiskal ditempatkan sebagai agenda politik nasional.
Tantangan utama kini bukan membangun optimisme, melainkan membangun kredibilitas implementasi. Target besar hanya akan bermakna jika diwujudkan lewat kebijakan yang efektif dan berdampak langsung.
Ikuti berita terkini di Google News, klik di sini.
