Ruang Akademik Dibuka untuk Debat Kebijakan
MATRASNEWS, JAKARTA – Sebuah diskusi kritis digelar di Gedung Trinity Universitas Paramadina, Jakarta, Kamis (28/5/2026). Forum hibrid itu menghadirkan ekonom, akademisi, dan peneliti. Mereka membahas akurasi laporan The Economist tentang arah kebijakan Indonesia.
Dua artikel majalah asal Inggris itu terbit pertengahan Mei 2026. Judulnya: “Indonesia on a Risky Path” dan “Indonesia’s President is Jeopardizing the Economy and Democracy.” Kedua tulisan itu mengkritik keras pemerintahan Presiden Prabowo. Sorotan utama meliputi risiko fiskal, pelemahan institusi, dan erosi demokrasi.
Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, Ph.D., membuka forum. Ia menegaskan pentingnya ruang akademik yang terbuka. “Kebebasan sangat dipelihara di sini. Pembahasan punya dasar akademik, bukti empiris, data, dan teori,” ujarnya.
Peringatan Soal Tata Kelola dan Kepercayaan
Sudirman Said, Rektor Universitas Harkat Negeri, menilai laporan tersebut sebagai peringatan serius. Ia menyoroti menurunnya kepercayaan publik akibat lemahnya integritas dan meritokrasi. “Ini soal declining trust, gap melebar antara otoritas dan legitimasi,” katanya. Ia menambahkan perlunya upaya bersama memulihkan kepercayaan.
Ekonom Universitas Indonesia, Prof. Moh. Ikhsan, Ph.D., menyampaikan pandangan berbeda. “Indonesia belum di tepi jurang, tapi sejarah sedang berbisik,” katanya. Ia mengingatkan kemiripan pola dengan gejala krisis 1997-1998. Namun, Indonesia masih memiliki sejumlah bantalan ekonomi. Ancaman terbesar, menurutnya, adalah hilangnya kredibilitas institusi negara.
Alarm untuk Evaluasi, Bukan Konspirasi
Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai sebagian besar kritik The Economist memiliki dasar kuat. Ia menyoroti pola pengambilan kebijakan tanpa perencanaan matang. “Pemerintah harus hentikan reverse planning. Gunakan analisis, impact analysis, piloting, baru eskalasi,” ujarnya. Kritik internasional, tegasnya, sebaiknya jadi bahan evaluasi, bukan teori konspirasi.
Peneliti senior BRIN, Prof. Dr. R. Siti Zuhro, menyebut laporan itu sebagai alarm. “Jangan sampai nunggu jurang beneran baru benar,” katanya. Ia menilai demokrasi Indonesia belum runtuh, tetapi mengalami erosi. Tanpa koreksi serius terhadap tata kelola politik dan ekonomi, risiko jurang bisa menjadi kenyataan akut.
Para pembicara sepakat bahwa kritik perlu jadi momentum evaluasi. Penguatan institusi, disiplin fiskal, dan perbaikan iklim usaha menjadi agenda utama.
