MATRASNEWS, BEKASI – Gebrakan awal Dedi Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat mengenai wacana pembebasan ijazah bagi siswa yang menunggak biaya sekolah akhirnya mentah. Janji kompensasi bagi sekolah swasta hingga kini tak kunjung direalisasi.
Padahal, banyak sekolah telah lebih dulu menyerahkan ijazah kepada siswa. Akibatnya, beban keuangan menumpuk di pihak sekolah dengan total tunggakan yang disebut-sebut mencapai angka triliunan rupiah.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar lantas menawarkan Program Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) sebagai pengganti kompensasi. Namun, nilai dana BPMU yang dikucurkan dinilai tidak sebanding dengan kebutuhan operasional sekolah sehari-hari.
Keresahan dunia pendidikan swasta kian memuncak dengan beredarnya wacana penghapusan BPMU pada 2026. Rencana penggantiannya menjadi skema beasiswa dikhawatirkan akan semakin menyulitkan kondisi keuangan sekolah.
“Sekolah swasta terjepit. Di satu sisi ingin membantu siswa, di sisi lain operasional harus tetap berjalan. Kebijakan yang tidak jelas ini mengancam kelangsungan pendidikan,” ujar seorang sumber di lingkungan pelaksana pendidikan di Bandung beberapa waktu lalu.
Jika wacana itu benar-benar diterapkan, bukan tidak banyak sekolah swasta yang akan kesulitan mencari sumber dana untuk sekadar bertahan.
Cek Berita lain di Google News
