MatrasNews, Jakarta – Musisi senior dr. Teuku Adifitrian, Sp.BP-RE, yang lebih dikenal dengan nama Tompi, angkat bicara mengenai polemik royalti di industri musik Indonesia. Dalam sebuah penampilan beberapa waktu lalu, penyanyi kelahiran 1978 ini menyampaikan kekecewaannya atas sistem royalti yang dinilai tidak berpihak kepada musisi.
“Mumpung malam ini ada para pemangku kepentingan di sini. Kita doakan mereka berpikir dengan waras, supaya musik Indonesia dapat tempat yang jelas,” ujar Tompi dengan nada tegas.
Ia menegaskan bahwa isu kesejahteraan musisi kerap dimanfaatkan tanpa solusi nyata. “Kita semua pengin sejahtera, musisi pengin sejahtera. Tapi jangan dimanfaatkan isu kesejahteraannya,” tambahnya.
Tompi juga menyoroti bahwa masalah royalti bukan hal baru. “Royalti ini sudah urusan dari zaman presiden-presiden dulu, sudah diurusin. Kita udah dipanggil, duduk ngobrol berkali-kali. Tapi selalu berujung dengan itu lagi, itu lagi. Yang duduk di bangkunya orangnya itu lagi, itu lagi. Gimana lo berharap perubahan? Ganti yang duduk, baru akan berubah.”
Dengan nada frustrasi, Tompi mengibaratkan perubahan sistem seolah mustahil. “Kita mengubah kebiasaan makan pakai tangan kanan ke kiri aja susah. Apalagi mengubah ideologi, susah, gak bakalan bisa. Jadi mendingan orang-orang yang gak bisa kerja, keluarin, cari yang baru.”
Tompi mengungkapkan dampak buruk sistem royalti saat ini, di mana musisi justru terbebani. “Orang sekarang banyak teman-teman nyanyi kawinan aja jadi takut. Udah nyanyi kawinan dibayar Rp250 ribu, masih diminta bayar lagi.”
Yang paling ironis, ia menceritakan pengalamannya sendiri. “Saya mau nyanyi lagu sendiri, saya pun harus bayar. Yang saya setor bisa lebih besar daripada yang saya terima per tahun. Kan gila ini. Ya udah, saatnya lah digeser-geser tuh yang gak ngeberes.”
Pernyataan Tompi ini menuai respons dari berbagai kalangan, termasuk musisi lain yang merasakan hal serupa. Isu royalti memang terus menjadi perdebatan, terutama terkait transparansi dan keadilan bagi kreator musik.
Sementara itu, pihak terkait seperti Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) belum memberikan tanggapan resmi atas kritik tersebut.
Tompi berharap ada langkah konkret dari pemerintah dan pemangku kebijakan untuk memperbaiki sistem royalti. “Musik Indonesia harus dapat tempat yang jelas. Jangan sampai musisi terus dirugikan,” pungkasnya.
