Matras News – Keputusan Surya Paloh, Ketua Umum DPP Partai Nasdem, untuk menghubungkan capres Koalisi Perubahan, Anies Rasyid Baswedan, dengan Ketua Umum DPP PKB, Abdul Muhaimin Iskandar, telah memicu rasa tidak puas dari pihak Partai Demokrat.
Pasangan Anies-Cak Imin diumumkan sebagai hasil dari manuver Surya, tanpa mendapatkan persetujuan dari Partai Demokrat yang juga merupakan anggota Koalisi Perubahan.
Teuku Riefky Harsya, Sekjen DPP Partai Demokrat dan anggota Tim 8, mengungkapkan bahwa pada Kamis (31/8/2023), mereka telah mengkonfirmasi berita tersebut kepada Anies Baswedan. Anies mengonfirmasi kebenaran kabar tersebut, sementara Partai Demokrat merasa bahwa keputusan ini diberlakukan tanpa melibatkan mereka, seperti sudah menjadi kenyataan.
“Hari ini, kami melakukan konfirmasi berita tersebut kepada Anies Baswedan. Ia mengonfirmasi bahwa berita tersebut adalah benar. Demokrat ‘dipaksa’ menerima keputusan itu (fait accompli),” ucap Sekjen DPP Partai Demokrat anggota Tim 8, Teuku Riefky Harsya di Jakarta, Kamis (31/8/2023) seperti dilansir dari republikanews.
Namun, ada latar belakang yang lebih mendalam. Riefky mengungkapkan bahwa Anies Baswedan sebelumnya telah berkomunikasi dengan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), pada 12 Juni 2023.
Pada saat itu, Anies mengaku telah menerima beberapa telepon dari tokoh-tokoh spiritual dan seorang guru. Dalam percakapan tersebut, Anies diminta untuk segera berpasangan dengan AHY.
Menurut Riefky, keputusan Anies tersebut didukung oleh mandat yang diberikan oleh tiga pimpinan partai Koalisi Perubahan, yaitu Surya Paloh (Ketua Umum Nasdem), Ahmad Syaikhu (Presiden PKS), dan AHY (Ketua Umum Partai Demokrat).
Pada 14 Juni 2023, Anies memutuskan untuk berpasangan dengan AHY sebagai cawapresnya. Nama AHY sebagai calon cawapres telah dikomunikasikan kepada para ketua umum partai anggota Koalisi Perubahan, termasuk Surya Paloh, Salim Segaf Al Jufri, dan Ahmad Syaikhu, serta kepada Agus Harimurti Yudhoyono dan Susilo Bambang Yudhoyono, yang saat itu berperan sebagai ketua majelis tinggi Partai Demokrat.
“Nama Ketum AHY ini telah disampaikan kepada para ketua umum parpol dan majelis tertinggi masing-masing partai, dalam hal ini langsung kepada Surya Paloh, Salim Segaf Al Jufri dan Ahmad Syaikhu, serta kepada Agus Harimurti Yudhoyono dan Susilo Bambang Yudhoyono, dalam kapasitas sebagai ketua majelis tinggi Partai Demokrat,” kata Riefky.
Riefky mengungkapkan bahwa Anies dipilih oleh AHY karena memenuhi semua syarat dan kriteria yang diatur dalam Piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan.
Anies juga menghargai keberanian AHY yang bersedia menghadapi risiko partainya diambil alih oleh KSP Moeldoko melalui peninjauan kembali di Mahkamah Agung (MA).
Namun, situasi menjadi rumit ketika Anies tidak kunjung melakukan deklarasi pasangan calon presiden dan cawapres. Elektabilitas Anies pun merosot.
Tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS, Anies tiba-tiba diumumkan sebagai pasangan dengan Cak Imin.
Riefky menyatakan bahwa keputusan ini merupakan pengkhianatan terhadap mandat yang sebelumnya diberikan kepada Anies Baswedan untuk memimpin Koalisi Perubahan.
Partai Demokrat merasa bahwa mereka tidak diberikan pengarahan atau pemberitahuan mengenai pasangan Anies-Cak Imin, yang merupakan tindakan yang sangat mengecewakan bagi partai tersebut.
“Ini pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh capres Anies Baswedan yang telah diberi mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan,” kata Riefky.
Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali mengaku tidak mengetahui kabar Partai Demokrat membongkar rencana NasDem dan PKB mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dalam Pilpres 2024 mendatang.
“Nggak tahu saya,” kata Ali di NasDem Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (31/8/2023) dialnsir dari detik.com.
Ali juga mengaku belum berkomunikasi dengan Demokrat mengenai rencana duet Anies-Cak Imin yang diklaim keputusan sepihak.
Ia juga irit bicara ketika merespons pernyataan Demokrat yang menganggap langkah tersebut sebagai bentuk pengkhianatan.
“Ya nggak ngerti, tanya sama Demokrat, Demokrat yang menyampaikan itu… seperti apa karena kami sendiri belum dengar,” jawabnya singkat.
Ali juga menekankan kedatangan ke NasDem Tower bukan untuk membahas mengenai duet Anies-Cak Imin.
“Nggak, ini kan kantornya NasDem. Jadi tidak harus setiap hari (bahas pilpres),” ucapnya.
Penolakan Demokrat terhadap rencana duet Anies-Cak Imin menjadi sinyal bahwa koalisi antara ketiga partai tersebut kemungkinan akan sulit tercapai. Hal ini akan membuat persaingan di Pilpres 2024 semakin ketat. (*/hr)
