MATRASNEWS, JAKARTA – Pemerintah Indonesia mempertegas komitmennya untuk mengakhiri epidemi tuberkulosis (TBC) pada 2030. Salah satu strategi kunci yang disiapkan adalah memberikan perlindungan sosial bagi pasien, khususnya pekerja informal yang rentan kehilangan penghasilan selama masa pengobatan.
Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Benjamin P. Octavianus menekankan bahwa penanganan TBC memerlukan pendekatan holistik, tidak hanya dari aspek medis. “Penanggulangan TBC membutuhkan pendekatan komprehensif mulai deteksi dini, pendampingan pengobatan, hingga perlindungan sosial bagi pasien. Terutama bagi pekerja informal yang penghasilannya bisa hilang selama masa pengobatan,” tegas Benny, Rabu (5/11/2024).
Untuk mempercepat penemuan kasus, pemerintah memperluas strategi active case finding (penemuan kasus aktif) dan pemeriksaan menggunakan tes molekuler cepat hingga ke seluruh kabupaten dan kota. Pendampingan pengobatan juga diperkuat dengan melibatkan komunitas.
Baca Juga: Luncurkan Upskill TB, RPRI Perkuat Tenaga Kesehatan Hadapi Tuberkulosis Resisten Obat
Pendekatan terintegrasi ini menjangkau layanan gizi, HIV, dan penanganan penyakit kronis. Di luar aspek medis, pemerintah aktif mendorong penghapusan stigma dan diskriminasi terhadap pasien TBC. “Pasien TBC harus dijauhkan dari diskriminasi. Mereka berhak mendapatkan perlakuan yang sama dan akses layanan kesehatan hingga tuntas pengobatan,” tegas Benny dalam Forum Ilmiah Tahunan ke-11 Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI).
Transformasi penanganan TBC juga mengadopsi pendekatan One Health, yang mengintegrasikan data kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan melalui platform SIZE Indonesia untuk meningkatkan deteksi dini penyakit menular.
Di sisi sumber daya manusia, modernisasi kompetensi tenaga kesehatan masyarakat dinilai krusial. Kurikulum pendidikan akan diperkaya dengan literasi data, analisis digital, serta pemanfaatan teknologi kesehatan seperti kecerdasan artifisial (AI) dan dashboard data.
Forum IAKMI mendorong tenaga kesehatan masyarakat untuk berperan lebih aktif dalam edukasi, pendampingan teknis, dan pengawasan program TBC di daerah, mendukung langkah pemerintah mencapai target bebas TBC 2030.
Cek Berita lain di Google News
