Ekonom Nilai Kebijakan Suku Bunga Tunggal Tak Cukup Atasi Pelemahan Nilai Tukar
MATRASNEWS, JAKARTA – Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, Ph.D., mendorong Bank Indonesia memperkuat kepemimpinan koordinasi lintas kementerian guna menjaga stabilitas rupiah. Menurut ekonom senior itu, tanggung jawab utama pengendalian nilai tukar tetap berada di tangan BI sebagaimana amanat Undang-Undang, meskipun faktor pelemahan berasal dari sektor riil.
Prof. Didik menilai masih banyak kekeliruan publik yang menghubungkan pelemahan rupiah dengan Kementerian Keuangan. Padahal, pergerakan nilai tukar menjadi ranah BI, walau penyelesaiannya menuntut sinergi dengan pemerintah secara menyeluruh.
“Gubernur BI yang baru akan memikul tanggung jawab terbesar terhadap masa depan stabilitas rupiah. Namun pelaksanaan tugas itu tak bisa sendiri,” ujarnya.
Undang-Undang mewajibkan BI berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, Perdagangan, investasi, dan perindustrian. Sebab, kekuatan rupiah sangat bergantung pada kinerja perdagangan internasional, investasi, dan kebijakan fiskal.
“Koordinasi adalah keharusan mutlak. Gubernur BI baru tak boleh pasif, perlu memimpin koordinasi di depan untuk memastikan nilai tukar tak terpuruk,” tegasnya.
Transformasi Kepemimpinan BI
Prof. Didik menekankan perlunya transformasi peran BI. Lembaga itu tak cukup menjalankan fungsi moneter semata, tetapi juga menjadi penggerak koordinasi nasional di tengah tantangan ekonomi yang makin kompleks.
