Matras News, Banten – Perjuangan Masyarakat Banten menolak, adanya’ pembangunan Pantai Indah Kapuk 2 ( PIK 2), berbuntut menyeret sejumlah nama oligarki maupun pejabat negara yang ikut terlibat.
Kami merasa dirugikan dengan hadirnya PIK 2. Hal itu dikatakan Masyarakat Banten pada Silahturahmi dan Dialog Kebangsaan di Jakarta, Kamis 7 November 2024.
Menurut masyarakat Banten, bahwa pembangunan PIK sangat melanggar aturan, terkait dengan tata ruang dan lingkungan hidup, serta persyaratan prosedur pembangunan PIK 2.
Kami menolak keras adanya kehadiran PIK 2, lantaran pihak pengembang ( oligarki), telah merampas hak- hak warga yang sudah berpuluh – puluh tahun menetap di pesisir pantai Banten.
Kami berharap agar pemerintah Prabowo mau mendengar suara Kami, ucap Said Didu, salah satu tokoh Makassar, Sulawesi Selatan dalam pidato singkatnya.
Menurut Said Didu, pengembang PIK 2 telah merusak tatanan kehidupan masyarakat pesisir pantai, kasihan warga di pesisir pantai sengaja di pinggirkan bahkan di usir secara paksa oleh aparat dan preman yang di bayar oligarki.
Mereka kini hidupnya sudah tidak nyaman, tutur Said Didu. – Pantauan Saya di lapangan, luasnya kawasan PIK 2, ujar Said Didu, lebih luas dari Singapura.
Oleh sebab itu Saya berharap, agar perjuangan melawan penjajahan model baru ini, ucapnya, harus dihentikan karena mereka, para oligarki dan penguasa saat itu (Jokowi) “sepakat” mengusir warga secara tidak beradab.
Kita harus lawan, dan memberikan masukan kepada Prabowo. Artinya, semua tuntutan warga harus didengar oleh Prabowo.
Seharusnya pemerintah membela rakyatnya, bukan sebaliknya membela oligarki. Pantai Indah Kapuk (PIK 2), adalah pembangunan perumahan eksklusif, nah, kalau rumah yang dibangun begitu mewah, apakah rakyat miskin bisa membeli, ujarnya Said Didu dengan nada tanya.
Dengan begitu, ujarnya, Kita tidak bisa diam, dan membiarkan pihak oligarki se-enaknya saja, merampas hak-hak rakyat
Lebih lanjut, masyarakat Banten secara bersama- sama, menyatakan sikap dengan tegas, menolak pengembang PIK 2, pernyataan sikap itu dibacakan secara bergantian, Ibu Elis, salah satu Deklarator 2 di Pantai Gope.
Antara lain, bahwa kami generasi penerus perjuangan Sultan Ageng Tirtayasa dan Syech Yusuf Al-Makassari, menolak apapun kebijakan atau aktivitas yang berpotensi menghilangkan Banten dalam aspek, demografi, kebudayaan, agama, ekonomi maupun politik.
Kami sebagai pewaris, penerus perjuangan Ageng-Yusuf, berpendapat, bahwa Proyek Strategis Nasional, Pantai Indah Kapuk Dua ( PSN-PIK 2 ), telah mengancam keberadaan, dan keberlanjutan Banten di berbagai aspek, antara lain, disinyalir terbentuknya, “Negara dalam Negara”, di wilayah PSN-PIK 2.
