Wakil Rektor Universitas Paramadina menilai reformasi pendidikan tinggi tidak cukup hanya pada penguatan narasi, tetapi perlu menjawab persoalan struktural, terutama nasib ribuan perguruan tinggi swasta yang menjadi tulang punggung akses pendidikan nasional.
MATRASNEWS, JAKARTA — Wakil Rektor Universitas Paramadina, Handi Risza, menilai gagasan tentang pendidikan tinggi sebagai investasi strategis masih memerlukan terobosan kebijakan konkret untuk menjawab tantangan struktural. Ia merespons artikel Direktur Pendidikan Tinggi Kemendiktisaintek, Prof. Mukhamad Najib, yang dimuat Media Indonesia pada 27 Juli 2026.
Handi menekankan bahwa reformasi harus mencakup tata kelola, pembiayaan, dan ekosistem inovasi secara simultan. Menurutnya, pembiayaan selama ini yang bergantung pada APBN, uang kuliah, dan hibah kompetitif dinilai belum cukup untuk menciptakan keberlanjutan institusi.
“Kita tidak hanya membutuhkan penegasan bahwa keberadaan pendidikan tinggi di Indonesia itu penting. Kita juga memerlukan penjelasan mengenai mengapa mutu pendidikan tinggi di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan struktural dan bagaimana cara mengatasinya,” ujarnya.
Salah satu tantangan utama adalah kondisi PTS yang menampung hampir separuh mahasiswa Indonesia. Berdasarkan data nasional, sekitar 91,7 persen perguruan tinggi di Indonesia merupakan PTS. Namun, banyak di antaranya menghadapi tekanan akibat menurunnya jumlah mahasiswa, keterbatasan pendanaan, hingga ancaman penutupan program studi.
Komentar ditutup.